Wakil Ketua Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto/Ist
Keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengantongi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun 2024, bukanlah tujuan akhir.
"Namun raihan opini WTP delapan kali berturut-turut ini merupakan bagian dari proses peningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," kata Wakil Ketua Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto melalui keterangan tertulisnya, Selasa 27 Mei 2025.
Karena itulah, menurut kader Partai Gerindra ini, upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang.
"Dari akuntabitas pengelolaan keuangannya, harapan kami terutama dan terpenting adalah manfaat nyata dari terselenggaranya APBD Pemprov DKI Jakarta yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Jakarta," kata Wahyu.
Wahyu berharap melalui perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian serta pengawasan APBD yang terus membaik, kualitas lingkungan hidup, infrastruktur kota serta kenyamanan, keamanan serta kesejahteraan warga Kota Jakarta terus meningkat di tahun tahun mendatang.
Di sisi lain, Wahyu mengapreasi seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI atas kerja sama yang baik sehingga membuakan hasil opini WTP.
"Apresiasi juga kepada Tim BPK RI yang terus membimbing Pemprov DKI Jakarta sehingga memperoleh opini WTP delapan kali berturut turut," pungkas Wahyu.
Di hadapan rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Senin 25 Mei 2025, Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024.
"Dengan demikian, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil mempertahankan opini WTP yang kedelapan kalinya," kata Bobby.
Bobby menyebut capaian tersebut sebagai bukti konsistensi pemerintah provinsi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Atas nama BPK, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemprov DKI, serta khususnya kepada seluruh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang telah mengawal proses pemeriksaan ini,” kata Bobby.
Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hingga semester II tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan 87,69 persen rekomendasi BPK sejak 2005. Capaian tersebut melampaui rata-rata nasional yang berada pada angka 75 persen.
