Berita

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid/Repro

Politik

Komisi VI DPR Dukung Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

SENIN, 26 MEI 2025 | 12:26 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Komisi VI DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar pembangunan ekonomi desa.

Dalam rapat kerja bersama Menteri dan Wakil Menteri Koperasi, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menyampaikan tiga alasan utama pentingnya mendukung kebijakan tersebut.

Pertama, Nurdin menegaskan bahwa koperasi merupakan jalan ideologi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi UUD 1945. 


“Koperasi bukan hanya sebuah sistem ekonomi dan badan usaha tetapi juga merupakan sistem nilai, nilai Pancasila sejalan dengan nilai-nilai koperasi seperti kesetaraan, keadilan, demokrasi, solidaritas, kebersamaan, dan transparansi,” ujar Nurdin Halid di ruang rapat Komisi VI DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 26 Mei 2025.

Kedua, ia menyoroti pandangan para pendiri bangsa bahwa hanya sistem koperasilah yang mampu mewujudkan kemanusiaan yang beradab dan keadilan sosial. 

Para pendiri bangsa menolak kapitalisme yang mendewakan modal, sementara dalam koperasi menempatkan manusia sebagai panglima.

Ketiga, menurut Nurdin, sistem koperasi sangat relevan dengan kondisi geografis dan budaya Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan masyarakat agraris dan maritim yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan.

Ia menambahkan, pembentukan 80 ribu koperasi sebagaimana diinstruksikan Presiden dinilai mampu menyentuh kehidupan ratusan juta rakyat Indonesia, terutama di pedesaan, untuk mencapai kesejahteraan bersama.

"Konsep dasar koperasi desa sejalan dengan koperasi pilar negara," tandasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya