Media pemerintah Gaza menyatakan bahwa tentara Israel kini telah menguasai lebih dari 77 persen wilayah Jalur Gaza.
Pernyataan ini disampaikan melalui laporan Anadolu Agency yang mengutip pernyataan resmi kantor media pemerintah setempat pada Senin, 26 Mei 2025.
“Data lapangan dan analisis yang terverifikasi menunjukkan bahwa pasukan pendudukan Israel kini secara efektif menguasai sekitar 77 persen dari total wilayah geografis Gaza,” demikian isi pernyataan tersebut.
Penguasaan ini dilakukan melalui serangan darat langsung, penempatan pasukan di area permukiman sipil, hingga memaksa warga Palestina meninggalkan tanah mereka dengan tembakan intensif atau evakuasi paksa.
Pemerintah Gaza dengan keras mengecam rencana Israel yang mereka sebut sebagai pemindahan massal, pembersihan etnis, genosida sistematis, dan kolonialisme pemukim dengan kekerasan di bawah kedok pengepungan dan perang terbuka yang menargetkan manusia dan infrastruktur.
“Kami memegang Israel dan para pendukungnya, termasuk AS, Inggris, Jerman, dan Prancis, sepenuhnya bertanggung jawab atas kejahatan genosida di Gaza," tulis media pemerintah.
Sementara itu, media Israel
Israel Hayom pada Kamis, 23 Mei 2024 melaporkan bahwa tentara Israel memang merencanakan untuk menguasai 70-75 persen wilayah Gaza dalam waktu hampir tiga bulan, sebagai bagian dari kampanye militer yang diperluas.
Sejak Oktober 2023, Israel terus melancarkan serangan brutal di Gaza meski mendapat desakan internasional untuk melakukan gencatan senjata. Lebih dari 53.900 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dilaporkan telah tewas.
Sorotan internasional juga semakin tajam. November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Tak hanya itu, Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait dugaan kejahatan perang terhadap warga sipil tak bersenjata.
Para pemimpin Eropa, termasuk dari Inggris, Jerman, dan Prancis, didesak untuk tidak hanya berhenti pada pernyataan, tetapi juga mengambil langkah konkret dalam menekan Israel menghentikan serangannya.
Di sisi lain, pemerintahan AS tetap mendapat kritik keras karena dinilai mendukung Israel secara militer dan diplomatik.
