Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Diingat Publik sebagai Presiden Pembohong

SENIN, 26 MEI 2025 | 08:20 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Masih banyak publik yang meragukan ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi meski Bareskrim Polri sudah menyatakan asli.

Pengamat Rocky Gerung menilai wajar masih banyak orang yang meragukan keabsahan ijazah Jokowi. Karena, publik mengingat Jokowi sebagai presiden pembohong.

"Bahkan Jokowi dinobatkan media asing sebagai king of inkonsisten atau raja tipu-tipu," kata Rocky dalam wawancara bersama Jurnalis Senior Hersubeno Arief, dalam kanal Youtube Forum News Network (FNN), yang dikutip Senin 26 Mei 2025.


Menurut Rocky, olok-olok terhadap Jokowi tersebut ada faktanya. Antara lain soal pesanan 6.000 unit mobil Esemka, pembangunan IKN didanai investor asing, hingga duit Rp11.000 triliun di kantong bajunya.

"Fakta-fakta (kebohongan) itu makin menambah kecurigaan publik bahwa jangan-jangan soal ijazah ini juga ada tambahan kebohongan," kata Rocky.

Rocky mengaku mempercayai Bareskrim memiliki sistem untuk menguji keaslian ijazah Jokowi, namun sayangnya publik tidak bisa diyakinkan dengan sisten tersebut.


Sebelumnya, mayoritas masyarakat pengguna media sosial tidak percaya hasil uji uji labfor Bareskrim Polri terkait keaslian ijazah Joko Widodo.

Menggunakan bahasa pemrograman python dengan pendekatan statistik, Praktisi Marketing Research dan Pengamat Pasar, Lisa Noviani mengungkap, sebanyak 94,2 persen warganet tidak setuju pernyataan Bareskrim Polri soal ijazah Jokowi identik asli.

"Data ini merupakan komentar netizen yang muncul di Twitter, Facebook, dan media sosial lain. Jumlah komentar yang dikumpulkan antara 1 juta sampai 2 juta," kata Lisa dikutip pada Minggu, 25 Mei 2025.

Riset tersebut dilakukan pada 23 Mei 2025, atau sehari setelah Bareskrim mengumumkan hasil penyelidikan ijazah Jokowi. Pengumpulan data ini dilakukan sebanyak 3 kali, yakni pada 23 Mei 2025 sekitar pukul 09.00 WIB dan pukul 18.00 WIB, serta pada hari ini pukul 10.00 WIB.

Dalam analisa ini menggunakan kata "setuju" dan "tidak setuju".

Bagi yang setuju, mereka menganggap hasil penelitian Bareskrim adalah bukti cukup terhadap keaslian ijazah Jokowi. Warganet percaya proses penelitian Bareskrim sudah sesuai prosedur yang berlaku.

Sementara komentar "tidak setuju", warganet menilai hasil penelitian Bareskrim tidak meyakinkan, dan harus melakukan penelitian ulang karena bersifat tidak objektif.

Hasilnya, pada 23 Mei 2025 pukul 09.00 WIB, tingkat ketidaksetujuan terhadap hasil uji Bareskrim sebesar 88,2 persen. Sedangkan yang setuju hanya 11,8 persen.

Pernyataan tidak setuju makin tinggi dalam riset 23 Mei 2025 pukul 18.00 WIB, yakni mencapai 93,9 persen. Sedangkan yang setuju menjadi 6,1 persen.

"Nah, pada hari ini sekitar jam 10, yang setuju semakin menurun jadi 5,8 persen. Sementara yang tidak setuju menguat ke 94,2 persen," pungkasnya.



Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya