Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Diingat Publik sebagai Presiden Pembohong

SENIN, 26 MEI 2025 | 08:20 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Masih banyak publik yang meragukan ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi meski Bareskrim Polri sudah menyatakan asli.

Pengamat Rocky Gerung menilai wajar masih banyak orang yang meragukan keabsahan ijazah Jokowi. Karena, publik mengingat Jokowi sebagai presiden pembohong.

"Bahkan Jokowi dinobatkan media asing sebagai king of inkonsisten atau raja tipu-tipu," kata Rocky dalam wawancara bersama Jurnalis Senior Hersubeno Arief, dalam kanal Youtube Forum News Network (FNN), yang dikutip Senin 26 Mei 2025.


Menurut Rocky, olok-olok terhadap Jokowi tersebut ada faktanya. Antara lain soal pesanan 6.000 unit mobil Esemka, pembangunan IKN didanai investor asing, hingga duit Rp11.000 triliun di kantong bajunya.

"Fakta-fakta (kebohongan) itu makin menambah kecurigaan publik bahwa jangan-jangan soal ijazah ini juga ada tambahan kebohongan," kata Rocky.

Rocky mengaku mempercayai Bareskrim memiliki sistem untuk menguji keaslian ijazah Jokowi, namun sayangnya publik tidak bisa diyakinkan dengan sisten tersebut.


Sebelumnya, mayoritas masyarakat pengguna media sosial tidak percaya hasil uji uji labfor Bareskrim Polri terkait keaslian ijazah Joko Widodo.

Menggunakan bahasa pemrograman python dengan pendekatan statistik, Praktisi Marketing Research dan Pengamat Pasar, Lisa Noviani mengungkap, sebanyak 94,2 persen warganet tidak setuju pernyataan Bareskrim Polri soal ijazah Jokowi identik asli.

"Data ini merupakan komentar netizen yang muncul di Twitter, Facebook, dan media sosial lain. Jumlah komentar yang dikumpulkan antara 1 juta sampai 2 juta," kata Lisa dikutip pada Minggu, 25 Mei 2025.

Riset tersebut dilakukan pada 23 Mei 2025, atau sehari setelah Bareskrim mengumumkan hasil penyelidikan ijazah Jokowi. Pengumpulan data ini dilakukan sebanyak 3 kali, yakni pada 23 Mei 2025 sekitar pukul 09.00 WIB dan pukul 18.00 WIB, serta pada hari ini pukul 10.00 WIB.

Dalam analisa ini menggunakan kata "setuju" dan "tidak setuju".

Bagi yang setuju, mereka menganggap hasil penelitian Bareskrim adalah bukti cukup terhadap keaslian ijazah Jokowi. Warganet percaya proses penelitian Bareskrim sudah sesuai prosedur yang berlaku.

Sementara komentar "tidak setuju", warganet menilai hasil penelitian Bareskrim tidak meyakinkan, dan harus melakukan penelitian ulang karena bersifat tidak objektif.

Hasilnya, pada 23 Mei 2025 pukul 09.00 WIB, tingkat ketidaksetujuan terhadap hasil uji Bareskrim sebesar 88,2 persen. Sedangkan yang setuju hanya 11,8 persen.

Pernyataan tidak setuju makin tinggi dalam riset 23 Mei 2025 pukul 18.00 WIB, yakni mencapai 93,9 persen. Sedangkan yang setuju menjadi 6,1 persen.

"Nah, pada hari ini sekitar jam 10, yang setuju semakin menurun jadi 5,8 persen. Sementara yang tidak setuju menguat ke 94,2 persen," pungkasnya.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya