Berita

Ilustrasi/Indonesiawatch

Publika

Ketimpangan dan Kemiskinan dalam Lingkaran Setan

SENIN, 26 MEI 2025 | 01:59 WIB | OLEH: JIMMY H SIAHAAN

SOEKARNO menulis tahun 1933 dalam sebuah artikel di koran Fikiran Ra'yat  "Orang  Indonesia cukup nafkahnya segobang sehari?"

Hatta, juga menulis, dalam Daulat Ra'yat, tanggal 10 Oktober 1933 berjudul "Krisis Politik atau Anti  Kemakmuran  Rakyat".

"Tidak boleh ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka,” demikian Bung Karno dalam pidato di depan sidang Anggota Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) pada 1 Juni 1945.


Bagaimana tidak, setiap tahunnya angka kemiskinan selalu menjadi kenyataan pahit yang menyedihkan. Kemiskinan kemudian lebih sering digunakan untuk sekadar untuk mendongkrak popularitas. 

Data kemiskinan dipolitisir dan “dipelintir” untuk menaikkan pamor menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), sementara rakyat yang berkubang dalam lumpur kemiskinan tetap saja sebagai penderita atau korban. Rakyat persis sama dengan apa yang diutarakan oleh tokoh bangsa terkenal, Sutan Sjahrir. “Aku cinta negeri ini dan orang-orangnya....Terutama barangkali karena mereka selalu kukenal sebagai penderita, sebagai orang yang kalah. Jadi biasa saja, simpati kepada underdogs, orang-orang yang ditindas”.

Perjalanan pengentasan kemiskinan berlanjut dan menurun pada masa pemerintahan Soeharto selama tiga dasawarsa. Masa orde baru berakhir hingga masa pemerintahan Jokowi tidak banyak mengalami penurunan dibandingkan pemerintahan orde baru.

Di tengah stagnasi ekonomi global, berbagai kebijakan strategis pemerintah berhasil menopang resiliensi ekonomi nasional. Per Maret 2024, tingkat kemiskinan melanjutkan tren menurun menjadi 9,03 persen dari 9,36 persen pada Maret 2023.

“Penduduk miskin pada Maret 2024 turun 0,68 juta orang dari Maret 2023 sehingga jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 25,22 juta orang. Angka kemiskinan ini merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir,” ujar Kepala Badan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat, 5 Juli 2024.

Secara spasial, tingkat kemiskinan juga terlihat menurun baik di perkotaan maupun di pedesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan turun ke level 7,09 persen dari 7,29 persen pada Maret 2023. Sementara itu, persentase penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan menjadi sebesar 11,79 persen dari 12,22 persen pada Maret 2023. Penurunan kemiskinan juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan penurunan tertinggi terjadi di Bali dan Nusa Tenggara.

Saat ini disampaikan ke tim ekonomi, tim kabinet pemerintahan baru Prabowo digambarkan satu masalah yang amat mendasar. “Walaupun ada pertumbuhan 5 persen tapi 9 persen turun yang kelas menengah," katanya

Dari data yang diterimanya ada sekitar 160 juta orang Indonesia yang tergolong miskin. Mereka seharusnya bisa disejahterakan, sebab akan berdampak positif pada dunia usaha.

"Dan menurut data yang kami terima ada 44 juta keluarga miskin, kali tiga-empat, berarti 160 juta orang Indonesia tergolong miskin. Semakin kita sejahterakan mereka, kita dunia usaha beruntung," sebut Hashim Djojohadikusumo dalam acara Kadin.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto itu berbicara masalah ketimpangan di Indonesia. Salah satu yang disorot adalah pertumbuhan orang kaya yang dinilai sangat pesat. Menurutnya, 10 orang terkaya di Indonesia lebih kaya dari 114 juta orang lainnya. Hal tersebut berdasarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo.

"Dan yang lebih prihatin lagi, orang kaya dan terkaya di Indonesia bertambah luar biasa cepat dan besar. Waktu itu Pak Prabowo katakan, 10 keluarga kaya di Indonesia lebih kaya dari 114 juta orang Indonesia," tutur Hashim dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Oktober 2024.

Sejarah juga mencatat, salah satu tokoh nasional, Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah pada 1912, dalam memperjuangkan hak-hak kaum miskin dan melawan kemiskinan juga memberikan dampak besar dalam perubahan sosial di Indonesia. Meski tidak mengambil jalan politik praktis sebagai usahanya melawan penjajahan, namun apa yang dilakukan Kyai Haji Ahmad Dahlan diakui tidak memiliki implikasi politik yang tinggi.

Tokoh wanita NU dan juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional Tingkat Provinsi yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim di kawasan Wisata Bahari Lamongan, 1 April 2022.

Tidak hanya satu, dalam ajang PWI Jatim Award tersebut, Gubernur Khofifah menerima dua penghargaan. Masing-masing yaitu di Kategori Tokoh Daerah Pandemic Problem Solver dan kategori Tokoh Nasional Bidang Pengentasan Kemiskinan.

Penghargaan Pandemic Problem Solver diberikan kepada Gubernur Khofifah atas kerja keras dan sinergitas apik yang dibangun bersama jajaran Forkopimda Jawa Timur, utamanya dalam hal penanganan pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir.

Sedangkan penghargaan kedua di Bidang Pengentasan Kemiskinan diberikan kepada Gubernur Khofifah atas prestasinya untuk tetap menjaga kestabilan ekonomi Jatim meskipun di dalam masa pandemi. Bahkan Jatim juga tercatat sebagai provinsi dengan penurunan angka kemiskinan tertinggi nasional sepanjang Maret hingga September 2021 lalu. Juga tercatat penurunan kemiskinan perdesaan tertinggi selama sepuluh tahun terakhir yakni turun 1,37 persen.

Kemiskinan dulu disebut sebagai hal yang menakutkan. Lingkaran setan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana masalah yang ada diperburuk oleh upaya yang diambil untuk menyelesaikannya. Ini berarti bahwa setiap langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah itu dapat memperburuk kondisinya, membuat situasi semakin parah. Terkadang, situasi ini berulang, mengakibatkan siklus yang tidak ada habisnya. Lingkaran setan dapat menjadi malapetaka dalam banyak situasi, termasuk keuangan, sosial, lingkungan dan politik. Kita mengenal Gunnar Myrdal dalam bukunya Asian Drama.

Apa yang dimaksud Amartya Sen dengan pembangunan sebagai kebebasan? Sen membingkai pembangunan sebagai perwujudan kebebasan dan penghapusan 'ketidakbebasan' seperti kemiskinan, kelaparan, dan kurangnya hak politik. Argumen ini didukung kuat dengan kisah nyata tentang kondisi kehidupan dan kerja nyata bagi pria dan wanita di masyarakat berkembang di Asia dan Afrika.

Tahun 2005, dalam suatu diskusi seorang pakar ekonomi, Jeffrey Sachs, seorang peserta menyanggah Sachs. Indonesia secara transportasi memadai dan punya akses yang luas. Begitu juga pengadaan pangan karena subur, dan kesehatan juga memadai, tetapi mengapa kemiskinan tetap saja ada. Bahkan lebih buruk.

Jeffrey Sachs mengatakan, bisa saja Anda benar karena hidup bersama orang miskin. “Tetapi dibanding sebelumnya, kondisi di Indonesia sudah jauh lebih baik. Angka kematian bayi rendah, kematian ibu rendah, dan tingkat harapan hidup semakin tinggi. Semuanya jelas,” ujar Sachs.

Prof Emil Salim saat menutup kuliah membenarkan. “Kemiskinan yang Anda lihat adalah kemiskinan kantong. Kemiskinan dari sisi Jeffrey lebih makro, ujar Emil. Jadi dua-duanya benar,” jelasnya.

Kemiskinan dan ketimpangan seperti dua sisi.  "Orang-orang menolak eksploitasi. Mereka menolak seaktif mungkin, dan sepasif mungkin".

Apakah masih ada kemungkinan lain? Tentu saja ada. Yang penting untuk dipahami adalah bahwa pilihan historis itu benar-benar ada. Dan pilihan itu akan bergantung pada perilaku kolektif kita di dunia selama lima puluh tahun ke depan. Pilihan mana pun yang dipilih, itu bukanlah akhir sejarah, tetapi dalam arti sebenarnya itu adalah awal sejarah. Dunia sosial manusia masih sangat muda dalam waktu kosmologis. 

Pada tahun 2050 atau 2100, ketika kita melihat kembali peradaban kapitalis, apa yang akan kita pikirkan?

*Penulis adalah eksponen Gema 77/78

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya