Berita

Fotokopi ijazah S1 Kehutanan Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Publik Dilanda Krisis Kepercayaan Buntut Polemik Ijazah Jokowi

MINGGU, 25 MEI 2025 | 08:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masyarakat mengalami krisis kepercayaan kepada pemerintah dan instansi penegak hukum imbas polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

Analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat, polemik ijazah Jokowi tidak akan mereda meski Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. 

"Sebagian masyarakat tetap tidak percaya ijazah Jokowi asli. Kelompok ini tetap meyakini ijazah Jokowi palsu," kata Jamiluddin kepada RMOL, Minggu 25 Mei 2025.


Ia menilai, ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap pengumuman Bareskrim Polri berkaitan dengan trust

"Masyarakat yang tetap yakin menyatakan ijazah Jokowi palsu karena sejak awal sudah tidak percaya kepada institusi Polri. Karena itu, apa pun yang dinyatakan Polri kelompok ini tidak akan percaya," kata Jamiluddin.

Ia  menambahkan, berbeda halnya dengan kelompok yang sejak awal sikapnya menyakini keaslian ijazah Jokowi.

"Kelompok ini justru menjadikan pernyataan Bareskrim Polri sebagai penguatan atau peneguhan," kata Jamiluddin.

Jadi, lanjut Jamiluddin, bila dua kelompok sikap awalnya berbeda, maka wajar saja mereka memiliki sikap berseberangan terhadap pernyataan Bareskrim Polri.

"Hal ini semata karena predisposisi mereka berbeda sejak awal," sambungnya.

Oleh karena itu, Jamiluddin menilai isu ijazah Jokowi akan terus menjadi polemik bila yang menyatakan asli atau palsu dari lembaga yang kepercayaannya rendah di mata masyarakat.

"Sikap semacam ini akan terus berlanjut bila nanti kasus tersebut diputus di pengadilan. Termasuk  bila yang menyatakan hal itu UGM. Hal ini tetap terjadi bila trust pengadilan dan UGM juga dinilai rendah oleh masyarakat," tutup Jamiluddin.


Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

UPDATE

Austria Tolak Wilayah Udaranya Dipakai AS untuk Serang Iran

Jumat, 03 April 2026 | 00:15

Memutus Mata Rantai Rabun Jauh Birokrasi

Kamis, 02 April 2026 | 23:50

PHE Tampilkan Inovasi Hulu Migas di Ajang Offshore Internasional

Kamis, 02 April 2026 | 23:21

Spirit ‘Kurban’ Prajurit UNIFIL

Kamis, 02 April 2026 | 22:57

Pencarian Berakhir Duka, Achmad Ragil Ditemukan Meninggal di Sungai Way Abung

Kamis, 02 April 2026 | 22:39

Robert Priantono Dicecar KPK soal Pungutan Tambang Kukar

Kamis, 02 April 2026 | 22:01

China Ajak Dunia Bersatu Dukung Inisiatif Perdamaian di Wilayah Teluk

Kamis, 02 April 2026 | 21:42

DPR: BPS Bukan Sekadar Pengumpul Data, tapi Penentu Arah Pembangunan

Kamis, 02 April 2026 | 21:31

78 Pejabat Pemkot Surabaya Dirotasi, Ada Apa?

Kamis, 02 April 2026 | 21:18

OJK Siap Luncurkan ETF Emas Akhir April 2026

Kamis, 02 April 2026 | 21:08

Selengkapnya