Berita

Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Net

Dunia

Perketat Area Pentagon, Pemerintah Trump akan Batasi Gerak Wartawan

SABTU, 24 MEI 2025 | 23:18 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintahan Presiden Donald Trump dikabarkan telah memperketat ruang gerak jurnalis yang bertugas di markas Departemen Pertahanan AS, Pentagon. 

Melalui kebijakan baru yang diumumkan oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth, wartawan kini diwajibkan mendapat izin khusus dan pengawalan saat berada di sejumlah area dalam kompleks tersebut, termasuk  wartawan yang sudah mengantongi kredensial resmi dari Departemen Pertahanan yang berkantor pusat di Arlington, Virginia.

Ia menegaskan bahwa menjaga keamanan operasional dan melindungi intelijen nasional adalah keharusan yang tak bisa ditawar.


"Meskipun Departemen tetap berkomitmen pada transparansi, Departemen juga berkewajiban untuk melindungi CSNI (intelijen rahasia) dan informasi sensitif yang pengungkapannya tanpa izin dapat membahayakan nyawa anggota Angkatan Bersenjata AS," kata Hegseth dalam memo internal, dikutip Reuters, Sabtu 24 Mei 2025.

Namun, langkah tersebut memicu reaksi keras dari kalangan media. Asosiasi Pers Pentagon, organisasi yang mewakili wartawan peliput isu militer di AS menyebut kebijakan ini sebagai “serangan langsung terhadap kebebasan pers.”

"(Ini) termasuk serangan setelah 11 September 2001, tanpa ada kekhawatiran tentang OP-SEC (operational security) dari pimpinan Departemen Pertahanan," bunyi pernyataan resmi mereka, sambil menegaskan bahwa selama ini wartawan telah memiliki akses ke area-area tak rahasia di Pentagon tanpa hambatan.

Sejak kembali menjabat, Presiden Trump memang  gencar memburu sumber kebocoran informasi di lingkaran dalam pemerintahannya. 

Situasi ini sendiri telah membuat sejumlah media besar seperti New York Times, Washington Post, CNN, dan NBC News menarik staf mereka dari Pentagon dalam rotasi terbaru. 

Kebijakan itu membuka ruang bagi media-media yang dianggap lebih sejalan dengan pemerintahan Trump seperti New York Post, Breitbart, Daily Caller, dan One America News Network.

Trump dan lingkarannya menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada media alternatif untuk mengisi posisi di kelompok pers tetap Pentagon.

Dalam memo yang sama, Hegseth menyebut bahwa wartawan yang tergabung dalam kelompok pers Pentagon akan menerima surat kredensial baru yang lebih menonjolkan identitas mereka sebagai jurnalis.

"Kami juga mengantisipasi pengumuman mendatang tentang langkah-langkah keamanan tambahan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penerbitan (surat kredensial)," demikian bunyi memo tersebut.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya