Ribuan mahasiswa asing di Harvard University kini hidup dalam ketidakpastian setelah pemerintah AS berupaya melarang Harvard menerima dan menampung mahasiswa asing.
Keputusan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump itu membuat banyak mahasiswa khawatir akan kemungkinan visa mereka dicabut, riset ditangguhkan, hingga dilarang kembali masuk ke AS bila mereka bepergian selama musim panas ini.
"Ribuan mahasiswa internasional masih dalam ketidakpastian dan sangat ketakutan, karena mereka tidak mengetahui status hukum mereka saat ini," kata Wakil Presiden Badan Mahasiswa Harvard University Abdullah Shahid Sial yang berasal dari Lahore, Pakistan.
Abdullah menggambarkan kondisi mahasiswa internasional sebagai remaja yang terasing jauh dari rumah dan terpaksa menghadapi tekanan imigrasi secara mendadak.
"Mereka benar-benar seperti remaja yang tinggal ribuan mil jauhnya dari kampung halaman dan harus menghadapi situasi ini," tambah dia.
Harvard saat ini memiliki sekitar 6.793 mahasiswa asing atau sekitar 27 persen dari total populasi kampus. Abdullah menyoroti besarnya kontribusi mahasiswa asing terhadap dunia akademik AS.
"AS mendapatkan banyak keuntungan dari kedatangan orang-orang terbaik di dunia ke universitas untuk belajar. Namun, mereka [mahasiswa internasional] kemudian direndahkan dan tidak dihormati," tegasnya.
Saat ini, pihak universitas, menurutnya, telah berupaya memberikan dukungan. Bahkan, Harvard disebut tengah mendorong paket bantuan keuangan dan kemungkinan perpindahan ke kampus lain bagi mahasiswa yang terdampak. Namun upaya itu terhambat karena sebagian besar kampus telah menutup pendaftaran untuk semester musim gugur.
Sejumlah mahasiswa internasional lain juga angkat bicara terkait kebijakan Trump yang dinilai diskriminatif dan merugikan.
Karl Molden, mahasiswa asal Austria, menyatakan kekhawatirannya karena sedang berada di luar AS dan tidak tahu apakah ia masih diizinkan kembali ke kampus.
"Mahasiswa internasional seperti digunakan sebagai 'bola' dalam pertarungan antara demokrasi dan otoritarianisme," katanya.
Kekecewaan juga datang dari Jared, remaja 18 tahun asal Selandia Baru yang baru saja diterima di Harvard dan berharap memulai perkuliahan musim gugur ini.
"Saya patah hati saat tahu pengumuman Trump yang disampaikan di tengah-tengah pengajuan visa pelajar," ujarnya.
Di sisi lain, isu ras dan agama ikut menyeruak dalam kebijakan ini. Beberapa mahasiswa meyakini Trump menggunakan isu antisemitisme dan ketegangan di lingkungan Harvard sebagai alat politik.
Seorang mahasiswa asal Israel yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku yakin bahwa pemerintahan Trump menggunakan Harvard untuk melakukan 'pertempuran dengan dunia akademis yang jauh lebih besar'.
"Jadi saya merasa kami dimanfaatkan," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, secara resmi mencabut izin Harvard untuk menerima mahasiswa asing per 22 Mei 2025. Langkah ini memicu gugatan dari Harvard ke pengadilan.
Hasilnya, Pengadilan Distrik Massachusetts untuk sementara menangguhkan pelaksanaan kebijakan tersebut sembari meninjau kembali legalitas tindakan Trump.
Kebijakan ini juga dinilai membahayakan keberlangsungan universitas yang selama ini bergantung pada kontribusi mahasiswa internasional, baik secara akademik maupun finansial.
