Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam kegiatan Double Check dengan tema “Rakyat Dilindungi Negara, Sejauh Mana?” di Menteng, Jakarta Pusat/Ist
Program Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri dalam upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan. Program pendidikan dasar yang menyasar anak-anak dari latar belakang keluarga miskin dan miskin ekstrem ini, juga diselaraskan dengan Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga.
Demikian dikatakan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam kegiatan Double Check dengan tema “Rakyat Dilindungi Negara, Sejauh Mana?” di Menteng, Jakarta Pusat.
Agus Jabo mengungkapkan saat dirinya dan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dilantik, Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan mereka menyelesaikan masalah kemiskinan.
“Dari data BPS 3,1 juta masyarakat miskin ekstrem, sekitar 0,7 persen harus selesai sebelum 2026. Sedangkan 8,57 persen atau sekitar 24 juta jiwa rakyat miskin, pada 2029 sudah harus di bawah 5 persen,” kata Agus Jabo dalam keterangan tertulis, Sabtu 24 Mei 2025.
Menurut Agus, Kemensos tentu tak bisa bergerak sendiri dalam tugas berat ini. Harus ada sinergi lintas kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah.
Dia lantas mencontohkan profil Naila, sosok anak yang pernah diperkenalkan Presiden Prabowo dalam acara Halalbihalal Presiden bersama Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI-Polri di Balai Kartini, Selasa 6 Mei 2025.
“Contoh Naila di Makassar itu yang rumahnya masih dari bedek beratap seng, tanahnya masih sengketa pula. Anaknya kita ambil masuk Sekolah Rakyat, kemudian kami koordinasi dengan wali kota. Anaknya diurus, keluarganya diurus, termasuk rumahnya juga diurus. Makanya semua kementerian dilibatkan,” tuturnya.
Ia menekankan Kemensos selama ini bekerja di hilir, yakni mengentaskan kemiskinan. Namun, Presiden Prabowo meminta lembaga ini harus hijrah atau bertransformasi memberdayakan masyarakat untuk keluar dari zona miskin.
Masih kata Agus, hampir semua anggaran yang dikelola mencapai Rp75 triliun untuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kedua program ini disalurkan langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM) melalui cash transfer ke rekening masing-masing.
Lebih lanjut, Agus menyampaikan saat ini 65 Sekolah Rakyat siap beroperasi pada Juli ini seiring tahun ajaran baru. Ke-65 sekolah tersebut memanfaatkan sentral-sentral yang bangunannya memang sudah ada dikelola Kemensos.
"Jumlah Sekolah Rakyat akan terus bertambah hingga akhir tahun mencapai 100 Sekolah Rakyat," pungkasnya.
