Berita

Replika tengkorak korban kejahatan HAM yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto/RMOL

Politik

Aktivis 98 Tolak Soeharto jadi Pahlawan Nasional

SABTU, 24 MEI 2025 | 15:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aktivis 1998 dari berbagai elemen organisasi seperti Pena 98, FK 98, Barikade 98, Perhimpunan Aktivis 98, Gerak 98, hingga Repdem menolak wacana Soeharto menjadi pahlawan nasional. 

Penolakan itu disampaikan oleh Perwakilan Aktivis 98 Mustar Bonaventura kepada wartawan di sela acara “Refleksi 27 Tahun Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjajat HAM?” yang dilangsungkan di Grand Syahid, Jakarta, pada Sabtu 24 Mei 2025. 

“Ini adalah peringatan bukan cuma sekedar berkumpul, tapi adalah peringatan menurut kami adanya wacana atau ide akan dianugrahkan gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto, jelas kami bersepakat menolak,” tegas Mustar. 


Mustar menyatakan, semua simpul aktivis 98 berpandangan yang sama menolak wacana Soeharto sebagai pahlawan nasional karena bertentangan dengan amanat reformasi. 

“Nanti kami sampaikan secara terbuka bersama-sama dengan seluruh teman-teman bahwa adanya ide ini menurut kami adalah mencederai, menodai apa yang sudah diperjuangkan pada tahun 1998,” imbuh aktivis 98 lulusan Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini. 

Menurut Mustar, demokrasi yang hari ini dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tak bisa dilepaskan dengan perjuangan rakyat menuntut reformasi dan menumbangkan rezim otoriter Soeharto pada 27 tahun silam. Oleh karenanya, wacana Presiden ke-2 itu diangkat jadi pahlawan nasional sangat tidak tepat. 

“Demokrasi hari ini lahir tidak gratis, tidak lahir karena tiba-tiba, tapi karena dari buah keringat perjuangan bahkan mungkin korban, korban ada ribuan, ada nyawa, ada air mata disitu. Sehingga menurut kami tidak tepat,” pungkasnya.

Dalam acara refleksi 27 tahun reformasi ini, para aktivis 98 lintas simpul organisasi ini nantinya akan menggelar diskusi publik bertajuk “Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?” untuk menegaskan kembali posisi kritis mereka terhadap rezim Orde Baru.

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah tokoh aktivis 98, di antaranya Ray Rangkuti, Ubedillah Badrun, Mustar Bonaventura, Abraham Samad, Bela Ulung Hapsara, Anis Hidayah, Jimly Fajar, dan Hengki Kurniawan.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya