AS Ringankan Sanksi Suriah, Pintu Investasi Terbuka

Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi meringankan sanksi berat terhadap Suriah yang dijatuhkan selama kepemimpinan Presiden Bashar al-Assad, yang digulingkan Desember lalu setelah perang saudara selama hampir 14 tahun.

“Pembebasan sanksi langsung” diumumkan oleh Departemen Keuangan AS pada Jumat, 23 Mei 2025 waktu setempat, lebih dari seminggu setelah Presiden Donald Trump bertemu dengan pemimpin baru negara tersebut, Ahmed Al-Sharaa, di Arab Saudi.

"Sesuai janji Presiden Trump, Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri menerapkan otorisasi untuk mendorong investasi baru di Suriah," kata Menteri Keuangan Scott Bessent dalam pernyataannya, dikutip dari Bloomberg.

"Suriah juga harus terus berupaya untuk menjadi negara yang stabil dan damai, dan tindakan hari ini diharapkan akan menempatkan negara tersebut di jalur menuju masa depan yang cerah, sejahtera, dan stabil," ujarnya.

Keputusan tersebut memungkinkan Suriah untuk kembali berbisnis dengan AS dan mitra dagangnya, tetapi tidak sepenuhnya mencabut serangkaian pembatasan, yang mencakup segala hal mulai dari keuangan hingga energi. 

Sementara presiden dapat meringankan beberapa sanksi yang dikeluarkan melalui perintah eksekutif, Kongres kemudian harus mencabut Undang-Undang Perlindungan Sipil Suriah Caesar 2019, yang menghukum hampir semua orang yang mencoba berbisnis dengan Suriah.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan minggu lalu bahwa pemerintahan Trump akan menawarkan bantuan ekonomi awal kepada Suriah dengan meminta keringanan sanksi selama 180 hari yang dijatuhkan oleh Kongres, dengan tujuan jangka panjang untuk mencabut pembatasan tersebut sepenuhnya.

Suriah awalnya ditetapkan sebagai negara sponsor terorisme oleh pemerintahan Jimmy Carter pada tahun 1979, saat Presiden Hafez al-Assad memerintah negara tersebut. Putra dan penggantinya, Bashar al-Assad, melarikan diri ke Moskow saat pasukan pemberontak menyerbu Damaskus.