Berita

Presiden AS Donald Trump/Net

Global

AS Ringankan Sanksi Suriah, Pintu Investasi Terbuka

SABTU, 24 MEI 2025 | 12:06 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi meringankan sanksi berat terhadap Suriah yang dijatuhkan selama kepemimpinan Presiden Bashar al-Assad, yang digulingkan Desember lalu setelah perang saudara selama hampir 14 tahun.

“Pembebasan sanksi langsung” diumumkan oleh Departemen Keuangan AS pada Jumat, 23 Mei 2025 waktu setempat, lebih dari seminggu setelah Presiden Donald Trump bertemu dengan pemimpin baru negara tersebut, Ahmed Al-Sharaa, di Arab Saudi.

"Sesuai janji Presiden Trump, Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri menerapkan otorisasi untuk mendorong investasi baru di Suriah," kata Menteri Keuangan Scott Bessent dalam pernyataannya, dikutip dari Bloomberg.


"Suriah juga harus terus berupaya untuk menjadi negara yang stabil dan damai, dan tindakan hari ini diharapkan akan menempatkan negara tersebut di jalur menuju masa depan yang cerah, sejahtera, dan stabil," ujarnya.

Keputusan tersebut memungkinkan Suriah untuk kembali berbisnis dengan AS dan mitra dagangnya, tetapi tidak sepenuhnya mencabut serangkaian pembatasan, yang mencakup segala hal mulai dari keuangan hingga energi. 

Sementara presiden dapat meringankan beberapa sanksi yang dikeluarkan melalui perintah eksekutif, Kongres kemudian harus mencabut Undang-Undang Perlindungan Sipil Suriah Caesar 2019, yang menghukum hampir semua orang yang mencoba berbisnis dengan Suriah.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan minggu lalu bahwa pemerintahan Trump akan menawarkan bantuan ekonomi awal kepada Suriah dengan meminta keringanan sanksi selama 180 hari yang dijatuhkan oleh Kongres, dengan tujuan jangka panjang untuk mencabut pembatasan tersebut sepenuhnya.

Suriah awalnya ditetapkan sebagai negara sponsor terorisme oleh pemerintahan Jimmy Carter pada tahun 1979, saat Presiden Hafez al-Assad memerintah negara tersebut. Putra dan penggantinya, Bashar al-Assad, melarikan diri ke Moskow saat pasukan pemberontak menyerbu Damaskus.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya