Berita

Ilustrasi/RMOL via AI

Publika

Saat Subsidi Rumah Dikebut

SABTU, 24 MEI 2025 | 09:42 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

KENAIKAN pembangunan perumahan subsidi Tapera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan) tahun 2025 sangat luar biasa. Pencapaian ini didorong oleh semangat untuk merealisasikan pembangunan tiga juta rumah yang merupakan program utama Presiden Prabowo. 

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait selaku Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tancap gas di gigi empat. Alhasil kenaikan penyaluran Tapera FLPP kuartal I/2025 terbesar sepanjang sejarah pembangunan perumahan di tanah air. 

Penyaluran Tapera FLPP melesat cepat dengan kecepatan  di atas 100 km per jam pada kuartal I/2025 yakni sebanyak 53874 rumah berhasil disalurkan. 


Sementara pada kuartal I/2024 penyaluran Tapera FLPP hanya mencapai  5387 rumah. Dengan demikian maka kenaikan penyaluran rumah subsidi oleh Tapera FLPP naik 1173,92 persen. Wow! 

Sejak dibentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) dan selanjutnya  Menteri PKP dilantik, tampak perubahan pola penyaluran Tapera FLPP. Menteri PKP langsung melakukan berbagai gerakan di antaranya mengalokasikan secara langsung FLPP subsidi kepada yang berhak. 

Tampak sekali pola semacam ini efektif menjangkau sasaran Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) dibandingkan jika semua urusan MBR yang layak ditangani pengembang dan bank penyalur Tapera FLPP . 

Menteri PKP langsung menyasar kelompok sasaran yang berhak seperti para guru, tenaga kesehatan, TNI, Polri, PNS, Pegawai BUMN, Buruh, pekerja Migran, wartawan dan pekerja medis dan kelompok non fix income seperti Perdagangan Kaki Lima (PKL), driver transportasi online, hingga asisten rumah tangga (ART) dan lain sebagainya. Pola segmentasi ini dilakukan dengan cara MoU dengan semua kementerian dan lembaga terkait, dengan organisasi profesi dan dengan organisasi massa lainnya. 

Hasilnya luar biasa. Sejak 20 Oktober 2024 sampai dengan 16 Mei 2025 Tapera FLPP telah membangun 167.160 rumah subsidi. Sementara sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 16 Mei 2025 pembangunan rumah subsidi mencapai 125.875 rumah.

Kenaikan penyerapan Tapera tahun 2025 yang cukup fantastis dan belum pernah terjadi di masa masa sebelumnya. Hal ini adalah akibat adanya segmentasi  yang diupayakan oleh Menteri PKP, yang membagi perumahan subsidi kepada segmen konsumen yang berhak atau layak menerima subsidi perumahan.

Selain itu Menteri PKP memberikan  berbagai insentif seperti pembebasan PGB, PBHTB, dan berbagai pembebasan pajak dan pungutan rumah subsidi. Mudah mudahan ini menjadi contoh bagi sektor lain agar barang subsidi seperti rumah MBR jangan lagi dipajaki atau dipungut duit macam macam.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya