Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kabinet/Ist
BAGAI kapal oleng yang diterpa badai, kondisi sekarang cocok menggambarkan situasi perekonomian nasional yang terhuyung di bawah neraca perdagangan yang menurun, banjir impor barang ilegal, dan industri manufaktur yang kian terpuruk.
Belum lagi rupiah yang terus melemah bagai daun kering yang terhempas angin,pertumbuhan ekonomi tersendat hingga likuiditas perbankan laksana darah tersumbat di nadi bangsa.
Kondisi ini juga disebabkan kebijakan perdagangan yang rapuh telah memperparah defisit sektor migas, mencederai sektor riil, dan menjauhkan cita-cita demokrasi ekonomi, sebuah sistem yang menempatkan rakyat sebagai pusat keadilan ekonomi seperti yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Sehingga urgensi reshuffle kabinet bukan lagi wacana, melainkan sebuah kewajiban untuk menyelamatkan kapal bangsa agar tak karam tertelan ombak globalisasi.
Apalagi dalam melihat kondisi hari ini, seperti kehilangan visi untuk melindungi industri lokal dan mewujudkan kedaulatan ekonomi. Maka tak ayal Reshuffle adalah panggilan untuk menyuntik energi baru, merombak kebijakan yang gagal, dan mengembalikan harapan rakyat akan kesejahteraan.
Seperti apa yang dikatakan oleh seorang Pengamat Politik sekaligus Filsuf Modern Rocky Gerung dalam acara Sarasehan aktivis lintas Generasi memperingati 27 Tahun Reformasi di Hotel JS Luwansa, 21 Mei 2025.
Di mana Bung Rocky (sapaan akrabnya) menyerukan reshuffle kabinet sebagai langkah revolusioner untuk menyelamatkan demokrasi ekonomi.
Demokrasi ekonomi sendiri gagasan Mohammad Hatta tentang kemerdekaan ekonomi yang memberikan keadilan sosial, seperti yang diamanatkan UUD 1943 dalam Pasal 33.
Namun kini demokrasi ekonomi terkubur di bawah dominasi importir dan korporasi besar, sementara rakyat kecil tercekik oleh ketidakadilan pasar. Bahkan melihat kondisi hari ini diperparah oleh maraknya impor barang ilegal yang sepanjang tahun 2024 membanjiri pasar dalam negeri.
Dimana impor barang ilegal kini menjadi duri yang melemahkan industri dalam negeri yang merupakan bagian penting dalam pilar demokrasi ekonomi. Apalagi dengan adanya kebijakan Permendag 3/2024 dan 7/2024 yang melonggarkan impor. Membuat pemerintah seakan gagal menahan masuknya barang ilegal.
Efeknya industri manufaktur terpukul karena produk impor murah, membuat mereka harus gulung tikar, dan menyebabkan ribuan orang kehilangan pekerjaan, apalagi UMKM sangat berdampak pada situasi ini. tentu ini sangat kontradiktif dengan semangat demokrasi ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu dalam melihat realita hari ini, sepakat seperti apa yang dikatakan Bung Rocky, reshuffle kabinet merupakan momentum bagi Presiden Prabowo untuk memulai era baru.
Mengingat susana ekonomi di tahun 2025 ini benar-benar membuat kita de javu di tahun 98, mulai dari kabinet yang tak kompak, hingga investor yang kabur.
Sehingga reshuffle adalah panggilan untuk merombak struktur yang rapuh, mengembalikan kebijakan perdagangan yang melindungi industri lokal dan mewujudkan demokrasi ekonomi yang sejati.
Harvick Hasnul Qolbi, Harapan ditengah Oase Padang Pasir
Dalam situasi dan kondisi yang kritis dipastikan selalu muncul harapan yang bisa menjadi oase, membawa angin perubahan yang bisa memperbaiki situasi yang kian rumit ini. Dimana diantara nama-nama yang layak mengisi lembaran baru kabinet, muncul satu sosok yang bisa dibilang adalah sosok yang gemilang, apalagi dalam melihat maraknya impor ilegal.
Sosok Harvick Hasnul Qolbi bisa menjadi pertimbangan Presiden Prabowo untuk mengisi pos sebagai menteri perdagangan.
Mengingat reshuffle kabinet adalah bukan tarian politik semata, melainkan nyanyian meritokrasi yang menggema di hati rakyat. Harvick Hasnul Qolbi dengan pengalamannya yang kaya, adalah sosok yang mampu menerjemahkan nyanyian ini ke dalam kebijakan perdagangan yang berpihak pada kemakmuran.
Harvick Hasnul Qolbi yang merupakan Kader Nahdlatul Ulama memiliki pengalam luas di bidang ekonomi kerakyatan, pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Perekonomian NU hingga salah satu Bendahara PBNU menunjukkan bahwa dirinya memiliki kemampuan dalam mengelola ekonomi berbasis komunitas. Bahkan ketika dirinya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian telah berkontribusi pada ketahanan pangan.
Oleh karena itu menempatkan figur seperti Harvick Hasnul Qolbi di Pos Kementerian perdagangan bisa menjadi angin segar membawa kebijakan yang memperkuat produksi dalam negeri dan menutup celah impor ilegal sebagai langkah untuk memperkuat UMKM, agar sejalan dengan visi demokrasi ekonomi.
*Penulis adalah Co Founder Forum Intelektual Muda
