Isu Reshuffle Menguat, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali mencuat ke permukaan usai beredarnya foto Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto menandatangani sejumlah surat keputusan bersama Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Letkol Teddy.

Spekulasi pun berkembang luas mengenai kemungkinan adanya reshuffle dalam waktu dekat. Salah satu nama yang disebut-sebut dalam pusaran isu ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Saat dimintai tanggapan mengenai isu tersebut, Bahlil enggan berspekulasi lebih jauh. Ia menegaskan bahwa pergantian menteri sepenuhnya merupakan wewenang Presiden Prabowo.

"Kita itu jangan berpikir bertindak melampaui batas kewenangan. Kewenangan semua itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden," tegas Bahlil kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis, 22 Mei 2025.

Pernyataan Bahlil ini muncul di tengah sorotan tajam dari sejumlah pengamat, salah satunya Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga. 

Ia menilai reshuffle kabinet perlu segera dilakukan, terutama terhadap menteri-menteri yang dinilai lebih banyak menimbulkan kontroversi ketimbang kontribusi.

"Setidaknya ada tiga, Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi), Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), dan Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM). Mereka hanya menjadi beban presiden," ungkap Jamiluddin kepada RMOL.

Menurutnya, ketiganya turut berkontribusi terhadap turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menyebut Budi Arie terseret isu judi online, Budi Gunadi menuai kritik dari kalangan akademisi dan asosiasi kesehatan, sementara Bahlil kerap memicu kontroversi dalam kebijakan sektor energi.

"Bahlil lebih banyak dinilai negatifnya daripada positifnya. Jika tidak di-reshuffle, kepercayaan masyarakat terhadap kabinet Prabowo akan terus menurun," pungkas Jamiluddin.