Jurubicara KPK, Budi Prasetyo/RMOL
Usai menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah melakukan penggeledahan di dua tempat berbeda.
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, saat ini tim penyidik tengah melakukan penggeledahan di dua tempat terkait kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kemnaker tahun 2020-2023.
"Hari ini tim masih kembali melakukan penggeledahan untuk dua lokasi lainnya," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu sore, 21 Mei 2025.
Namun demikian, Budi belum bisa membeberkan dua tempat yang digeledah tersebut.
"Tentunya kami akan sampaikan secara lengkap hasil penggeledahan saat nanti seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan sudah rampung," pungkas Budi.
Pada Selasa, 20 Mei 2025, tim penyidik KPK telah menggeledah kantor Kemnaker di Jalan Gatot Subroto nomor 51, Setiabudi, Jakarta Selatan. Dari sana, tim penyidik menyita tiga unit kendaraan roda empat atau mobil.
Dalam kasus ini, diungkap Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, ada delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Di mana oknum Kemnaker pada Dirjen Binapenta memungut atau memaksa seseorang memberikan sesuatu, Pasal 12e, dan atau menerima gratifikasi, Pasal 12 B, terhadap para calon kerja asing yang akan bekerja di Indonesia," kata Asep kepada wartawan, Selasa, 20 Mei 2025.
Asep menjelaskan, tempus peristiwa pidana korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi itu terjadi periode 2020-2023.
"Dengan tersangka delapan orang," pungkas Asep.
Namun demikian, identitas para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka belum diumumkan secara resmi oleh KPK.
Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, satu dari delapan orang yang telah ditetapkan tersangka diduga adalah mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Suhartono. Sedangkan tujuh orang lainnya diduga merupakan pegawai di Kemnaker berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang terbit pada Mei 2025 ini.
