Berita

Gubernur Lemhannas, Tb Ace Hasan Syadzily/RMOL

Politik

Kenaikan Dana Parpol Harus Ukur Kekuatan Fiskal

SELASA, 20 MEI 2025 | 15:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penguatan partai politik (parpol) merupakan bagian penting dalam upaya memperkokoh demokrasi di Indonesia. Salah satu langkahnya adalah dengan mempertimbangkan peningkatan pendanaan negara terhadap parpol.

Hal ini ditegaskan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Ace Hasan Syadzily, usai memberikan orasi kebangsaan pada peringatan HUT ke-60 Lemhannas, Selasa 20 Mei 2025.

"Parpol adalah pilar demokrasi, karena itu membangun kemandirian politik menjadi keharusan agar proses kaderisasi bangsa berjalan baik," ujar Ace Hasan.


Menurut Ace, pendanaan negara terhadap parpol sangat penting, namun besaran nilai yang diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara. 

Ia menegaskan bahwa Lemhannas masih mengkaji kebutuhan ideal terkait besaran dana tersebut.

"Nilainya harus dilihat dari kemampuan fiskal, baik pusat maupun daerah," jelasnya.

Ace juga menyinggung rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut angka ideal pendanaan parpol sebesar Rp10.000 per suara. 

Meski begitu, menurut Ace, Lemhannas belum sampai pada tahap menentukan nilai. Karena kajian masih berlanjut dan harus mempertimbangkan kondisi keuangan negara secara keseluruhan.

"Prinsipnya penguatan parpol melalui pemberian dana saya kira tentu sebuah kebutuhan," pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

PBB Dorong Implementasi Segera Prinsip Bisnis Berbasis HAM di Indonesia

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:05

Membongkar Praktik Haram MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:00

Indonesia Sedang Hadapi Perang Sumber Daya

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:34

Berantas Korupsi di BGN jadi Bukti Prabowo Jalankan Amanat Reformasi 98

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:28

Warga Tuntut Pengurus P3SRS Apartemen Taman Rasuna Diberhentikan

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:07

Pemuda Katolik Dukung Kejagung Bersih-bersih BGN

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:40

Ketua SC Muktamar X PPP Ngaku Borong Kamar Lantai 10 untuk Persidangan

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:17

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Dadan Hindayana Cs Terlalu Berani Korupsi!

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:02

Badko HMI Sultra Laporkan Dua Perusahaan Tambang ke Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 23:50

Selengkapnya