Berita

Aktivis 98, Andrianto/Ist

Politik

Memaknai Reformasi 98

Saatnya Prabowo Ganti Menteri Bermasalah dan Angkat Aktivis

SELASA, 20 MEI 2025 | 12:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Prabowo Subianto didorong segera melakukan reshuffle para menteri yang terbukti tidak bersih dan tersandera hukum. 

Selanjutnya, Prabowo harus mengangkat menteri yang berlatar belakang aktivis yang notabene menjadi bidan kelahiran Reformasi.

Hal itu disampaikan aktivis 98, Andrianto dalam menyampaikan pemaknaan Reformasi 98, menyikapi sejarah gemilang gerakan sipil yang dimotori mahasiswa berhasil menggulung rezim Orde Baru (Orba) yang identik dengan otoriterisme selama 32 tahun lamanya.


"Hari itu tanggal 21 Mei 1998, Soeharto lengser kemudian kita memasuki alam  kebebasan demokrasi dengan pemilu langsung dan pembatasan jabatan presiden. Namun untuk kesejahteraan kehidupan rakyat belum sesuai harapan," kata Andrianto kepada RMOL, Selasa, 20 Mei 2025.

Setelah 27 tahun lamanya kata Andrianto, sudah sepatutnya dilakukan reformulasi lagi tujuan Reformasi tersebut, yakni kehidupan rakyat secara ekonomi meningkat dan pemerintahan yang bersih bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Ironinya, hari ini yang terjadi skala korupsi malah makin menggurita dan menakutkan. Kini Presiden Prabowo dalam posisi kritis untuk menyelamatkan reformasi," terangnya.

Andrianto menilai, Presiden Prabowo akan berpacu antara kecepatan menghela dan meningkatkan harkat dan martabat rakyat dengan kecepatan tergerusnya kepercayaan atau lambatnya respons harapan tinggi rakyat.

"Semua dampak keburukan itu memang bawaan pemerintah sebelumnya, namun tetaplah Presiden Prabowo harus menanggungnya," jelas dia.

Untuk itu, lanjut Andrianto, sudah cukup dengan waktu dari 6 bulan lebih ini untuk berbenah, yakni melakukan pergantian menteri yang terbukti tidak bersih dan tersandera kasus hukum.

Mereka ada yang menjadi pasien rawat jalan KPK, bahkan ada yang namanya sudah disebut sebagai mafia judi online (judol) dan masuk dakwaan jaksa.

Andrianto pun berharap, para aktivis 98 yang akan berkumpul di Hotel JS Luwansa pada Rabu, 21 Mei 2025 nanti tidak sekadar menjadi ajang kumpul yang sifatnya seremonial untuk unjuk diri semata, namun sudah saatnya untuk masuk dalam pemerintahan.

"Pastinya akan memberi harapan baru bila Prabowo segera melakukan reshuffle dan mengangkat mereka yang berlatar belakang aktivis yang notabene menjadi bidan kelahiran reformasi bisa ikut dalam pemerintahan ideologis Prabowo Subianto,” tegas dia. 

“Politik kata Antonio Gramsci khan harus berkuasa dengan masuk dalam pemerintahan dan lakukan policy yang pro rakyat lalu laksanakan tujuan Reformasi sesungguhnya," pungkas Andrianto.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya