Berita

Aktivis 98, Andrianto/Ist

Politik

Memaknai Reformasi 98

Saatnya Prabowo Ganti Menteri Bermasalah dan Angkat Aktivis

SELASA, 20 MEI 2025 | 12:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Prabowo Subianto didorong segera melakukan reshuffle para menteri yang terbukti tidak bersih dan tersandera hukum. 

Selanjutnya, Prabowo harus mengangkat menteri yang berlatar belakang aktivis yang notabene menjadi bidan kelahiran Reformasi.

Hal itu disampaikan aktivis 98, Andrianto dalam menyampaikan pemaknaan Reformasi 98, menyikapi sejarah gemilang gerakan sipil yang dimotori mahasiswa berhasil menggulung rezim Orde Baru (Orba) yang identik dengan otoriterisme selama 32 tahun lamanya.


"Hari itu tanggal 21 Mei 1998, Soeharto lengser kemudian kita memasuki alam  kebebasan demokrasi dengan pemilu langsung dan pembatasan jabatan presiden. Namun untuk kesejahteraan kehidupan rakyat belum sesuai harapan," kata Andrianto kepada RMOL, Selasa, 20 Mei 2025.

Setelah 27 tahun lamanya kata Andrianto, sudah sepatutnya dilakukan reformulasi lagi tujuan Reformasi tersebut, yakni kehidupan rakyat secara ekonomi meningkat dan pemerintahan yang bersih bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Ironinya, hari ini yang terjadi skala korupsi malah makin menggurita dan menakutkan. Kini Presiden Prabowo dalam posisi kritis untuk menyelamatkan reformasi," terangnya.

Andrianto menilai, Presiden Prabowo akan berpacu antara kecepatan menghela dan meningkatkan harkat dan martabat rakyat dengan kecepatan tergerusnya kepercayaan atau lambatnya respons harapan tinggi rakyat.

"Semua dampak keburukan itu memang bawaan pemerintah sebelumnya, namun tetaplah Presiden Prabowo harus menanggungnya," jelas dia.

Untuk itu, lanjut Andrianto, sudah cukup dengan waktu dari 6 bulan lebih ini untuk berbenah, yakni melakukan pergantian menteri yang terbukti tidak bersih dan tersandera kasus hukum.

Mereka ada yang menjadi pasien rawat jalan KPK, bahkan ada yang namanya sudah disebut sebagai mafia judi online (judol) dan masuk dakwaan jaksa.

Andrianto pun berharap, para aktivis 98 yang akan berkumpul di Hotel JS Luwansa pada Rabu, 21 Mei 2025 nanti tidak sekadar menjadi ajang kumpul yang sifatnya seremonial untuk unjuk diri semata, namun sudah saatnya untuk masuk dalam pemerintahan.

"Pastinya akan memberi harapan baru bila Prabowo segera melakukan reshuffle dan mengangkat mereka yang berlatar belakang aktivis yang notabene menjadi bidan kelahiran reformasi bisa ikut dalam pemerintahan ideologis Prabowo Subianto,” tegas dia. 

“Politik kata Antonio Gramsci khan harus berkuasa dengan masuk dalam pemerintahan dan lakukan policy yang pro rakyat lalu laksanakan tujuan Reformasi sesungguhnya," pungkas Andrianto.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya