Berita

Ilustrasi/Ist

Politik

Sistem Campuran Jalan Tengah Keruwetan Pemilu Indonesia

SENIN, 19 MEI 2025 | 18:20 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pakar kepemiluan Titi Anggraini mendorong wacana pembaruan sistem pemilu di Indonesia melalui pendekatan yang lebih seimbang dan inklusif. 

Dalam forum Proklamasi Democracy Forum yang digelar Partai Demokrat, Titi memaparkan gagasan sistem campuran (mixed system) sebagai solusi jalan tengah.

“Tujuan utama sistem campuran untuk mendapatkan keunggulan dari kedua sistem pemilu baik pluralitas atau dapil berwakil tunggal maupun perwakilan proporsional atau dapil berwakil lebih dari satu/jamak. Sekaligus untuk mengurangi kelemahannya," kata Titi di markas Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin 19 Mei 2025.


Dalam sistem ini, pemilih akan diberi dua suara. Satu untuk memilih calon legislatif secara langsung melalui sistem mayoritas sederhana (first past the post/FPTP) dalam daerah pemilihan berwakil tunggal, dan satu lagi untuk memilih partai melalui sistem proporsional tertutup (closed list) di dapil berwakil jamak.

Model ini, menurut Titi, memungkinkan keterlibatan langsung pemilih terhadap calon yang mereka kehendaki sekaligus tetap memberikan ruang bagi partai politik untuk menjamin keterwakilan kader-kader terbaiknya lewat mekanisme daftar calon. 

"Sistem ini hadir dalam dua bentuk utama, Mixed Member Majoritarian (MMM) dan Mixed Member Proportional (MMP)," jelasnya.

Tak hanya soal sistem, Titi juga menekankan pentingnya penataan sistem pemilu secara menyeluruh dan holistik, mulai dari penjadwalan, ambang batas, hingga syarat pencalonan. 

Ia mengusulkan skema Pemilu Serentak Nasional (memilih DPR, DPD, Presiden) dan Pemilu Serentak Lokal (memilih DPRD dan kepala daerah) dengan jeda dua tahun antar keduanya.

“Tujuan utama penjadwalan ini adalah mendorong partai untuk membina kadernya secara serius di tingkat daerah, mengurangi beban penyelenggaraan, mencegah kelelahan politik, serta menciptakan pemilih yang lebih kritis,” jelas Titi.

Ia juga mengusulkan penghapusan ambang batas pencalonan kepala daerah, sebagai bentuk konsistensi terhadap Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden. 

Sebagai gantinya, Titi menawarkan adanya ambang batas maksimal koalisi pencalonan presiden sebesar 35 persen dari total suara gabungan partai politik peserta pemilu.

Langkah ini, menurut Titi, akan mencegah dominasi kelompok tertentu dan memperkuat fungsi partai sebagai institusi kaderisasi dan perekrutan politik yang demokratis.

Gagasan lainnya yang disampaikan antara lain Jeda waktu pemilu dan pelantikan presiden sebaiknya tidak terlalu panjang untuk menghindari fenomena lame duck period yang rawan disalahgunakan.

"Jadi bisa merujuk skema seperti Pilpres 2004, pemilu pada Juni, pelantikan pada Oktober," jelasnya.

Ambang batas fraksional (fractional threshold) lebih relevan diterapkan ketimbang parliamentary threshold, yakni misalnya partai harus memiliki kursi setidaknya sebanyak jumlah komisi di DPR untuk membentuk fraksi.

"Selain itu, syarat calon legislatif DPR harus sudah menjadi kader partai minimal tiga tahun sebelum mendaftar. Untuk DPRD, masa kaderisasi minimal dua tahun," tuturnya.

Dengan semua gagasan ini, Titi berharap revisi UU Pemilu tidak lagi hanya berkutat pada kepentingan pragmatis jangka pendek, tetapi menjadi langkah strategis untuk memperkuat demokrasi elektoral secara jangka panjang dan berkelanjutan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya