Berita

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Merah Putih KPK, Senin 19 Mei 2025/RMOL

Politik

Datangi KPK, Dedi Mulyadi Konsultasi Realokasi Anggaran Rp5 Triliun

SENIN, 19 MEI 2025 | 14:34 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tampak sangat serius dalam menjalankan program-programnya yang bisa menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Salah satunya program mengirim siswa bermasalah di Jawa Barat ke barak militer. 

Keseriusan Dedi terlihat saat mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 19 Mei 2025, untuk berkonsultasi terkait kebijakan realokasi anggaran besar-besaran yang tengah dilakukan Pemprov Jawa Barat.

Dedi mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengalihkan anggaran rutin ke pos-pos pembangunan yang dianggap lebih menyentuh kebutuhan masyarakat. Salah satunya dibutuhkan untuk melaksanakan program pelatihan siswa nakal di barak militer.


“Pertama program itu kan gini, kita akan menceritakan realokasi anggaran. Ada Rp5 triliun lebih, ada realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu mengubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah," papar Dedi kepada wartawan, Senin 19 Mei 2025. 

KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi menjelaskan, penghematan yang dilakukan di antaranya di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di bidang pendidikan yang mencapai lebih dari Rp700 miliar. Ia menilai belanja tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan utama sekolah-sekolah.

“Kemudian alokasi-alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik. Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja Rp700 miliar lebih untuk TIK. Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru,” jelas KDM. 

KDM juga menyoroti pos anggaran rutin lainnya seperti perjalanan dinas dan sosialisasi yang kini digeser ke infrastruktur dasar, seperti pembangunan ruang kelas, jalan, dan jaringan listrik.

“Sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru. Kemudian ada belanja rutin perjalanan dinas pemerintah. Yang dibutuhkan oleh pemerintah hari ini adalah jalan rakyat, bukan perjalanan dinas,” ucapnya.

“Sehingga ada realokasi dari Rp700 miliar menjadi Rp2,4 triliun. Nah kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah. Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah banyaknya hampir 240 ribu rakyat Jawa Barat tidak punya listrik,” imbuhnya.

Sebagai bagian dari upaya menciptakan pendidikan berkarakter, Pemprov Jabar juga meluncurkan program pembinaan bagi remaja dengan perilaku buruk, seperti pelaku tawuran, peminum alkohol, hingga pecandu game daring. Mereka kini menjalani pendidikan kedisiplinan di barak khusus.

“Nah seluruh rangkaian itu di dalamnya itu kan ada program pendidikan berkarakter, yang di dalamnya mengubah anak-anak dari punya sikap agresif tawuran, minum-minuman keras. Kemudian korban game online mengikuti pendidikan kedisiplinan,” kata KDM.

Menurut politikus Gerindra ini, program ini telah menunjukkan hasil positif dan dilaksanakan atas rekomendasi para psikolog. Ia meyakini anggaran yang digelontorkan untuk program ini bersifat produktif.

“Dan insyaAllah berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dimungkinkan mereka besok sudah bisa meninggalkan barak untuk angkatan pertama. Nah itu di dalamnya ada dan insya Allah anggarannya produktif,” tandasnya.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya