Berita

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Merah Putih KPK, Senin 19 Mei 2025/RMOL

Politik

Datangi KPK, Dedi Mulyadi Konsultasi Realokasi Anggaran Rp5 Triliun

SENIN, 19 MEI 2025 | 14:34 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tampak sangat serius dalam menjalankan program-programnya yang bisa menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Salah satunya program mengirim siswa bermasalah di Jawa Barat ke barak militer. 

Keseriusan Dedi terlihat saat mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 19 Mei 2025, untuk berkonsultasi terkait kebijakan realokasi anggaran besar-besaran yang tengah dilakukan Pemprov Jawa Barat.

Dedi mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengalihkan anggaran rutin ke pos-pos pembangunan yang dianggap lebih menyentuh kebutuhan masyarakat. Salah satunya dibutuhkan untuk melaksanakan program pelatihan siswa nakal di barak militer.


“Pertama program itu kan gini, kita akan menceritakan realokasi anggaran. Ada Rp5 triliun lebih, ada realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu mengubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah," papar Dedi kepada wartawan, Senin 19 Mei 2025. 

KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi menjelaskan, penghematan yang dilakukan di antaranya di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di bidang pendidikan yang mencapai lebih dari Rp700 miliar. Ia menilai belanja tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan utama sekolah-sekolah.

“Kemudian alokasi-alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik. Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja Rp700 miliar lebih untuk TIK. Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru,” jelas KDM. 

KDM juga menyoroti pos anggaran rutin lainnya seperti perjalanan dinas dan sosialisasi yang kini digeser ke infrastruktur dasar, seperti pembangunan ruang kelas, jalan, dan jaringan listrik.

“Sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru. Kemudian ada belanja rutin perjalanan dinas pemerintah. Yang dibutuhkan oleh pemerintah hari ini adalah jalan rakyat, bukan perjalanan dinas,” ucapnya.

“Sehingga ada realokasi dari Rp700 miliar menjadi Rp2,4 triliun. Nah kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah. Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah banyaknya hampir 240 ribu rakyat Jawa Barat tidak punya listrik,” imbuhnya.

Sebagai bagian dari upaya menciptakan pendidikan berkarakter, Pemprov Jabar juga meluncurkan program pembinaan bagi remaja dengan perilaku buruk, seperti pelaku tawuran, peminum alkohol, hingga pecandu game daring. Mereka kini menjalani pendidikan kedisiplinan di barak khusus.

“Nah seluruh rangkaian itu di dalamnya itu kan ada program pendidikan berkarakter, yang di dalamnya mengubah anak-anak dari punya sikap agresif tawuran, minum-minuman keras. Kemudian korban game online mengikuti pendidikan kedisiplinan,” kata KDM.

Menurut politikus Gerindra ini, program ini telah menunjukkan hasil positif dan dilaksanakan atas rekomendasi para psikolog. Ia meyakini anggaran yang digelontorkan untuk program ini bersifat produktif.

“Dan insyaAllah berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dimungkinkan mereka besok sudah bisa meninggalkan barak untuk angkatan pertama. Nah itu di dalamnya ada dan insya Allah anggarannya produktif,” tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

PUI: Pernyataan Kapolri Bukan Ancaman Demokrasi

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:52

BI Harus Selaras Jalankan Kebijakan Kontrol DHE SDA Sesuai UUD 1945

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:34

HMI Sumut Desak Petugas Selidiki Aktivitas Gudang Gas Oplosan

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:26

Presiden Prabowo Diminta Bereskan Dalang IHSG Anjlok

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:16

Isak Tangis Keluarga Iringi Pemakaman Praka Hamid Korban Longsor Cisarua

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:54

PLN Perkuat Pengamanan Jaringan Transmisi Bireuen-Takengon

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:53

TSC Kopassus Cup 2026 Mengasah Skill dan Mental Petembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:23

RUU Paket Politik Menguap karena Himpitan Kepentingan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:45

Kuba Tuding AS Lakukan Pemerasan Global Demi Cekik Pasokan Minyak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:44

Unjuk Ketangkasan Menembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:20

Selengkapnya