Berita

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Merah Putih KPK, Senin 19 Mei 2025/RMOL

Politik

Datangi KPK, Dedi Mulyadi Konsultasi Realokasi Anggaran Rp5 Triliun

SENIN, 19 MEI 2025 | 14:34 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tampak sangat serius dalam menjalankan program-programnya yang bisa menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Salah satunya program mengirim siswa bermasalah di Jawa Barat ke barak militer. 

Keseriusan Dedi terlihat saat mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 19 Mei 2025, untuk berkonsultasi terkait kebijakan realokasi anggaran besar-besaran yang tengah dilakukan Pemprov Jawa Barat.

Dedi mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengalihkan anggaran rutin ke pos-pos pembangunan yang dianggap lebih menyentuh kebutuhan masyarakat. Salah satunya dibutuhkan untuk melaksanakan program pelatihan siswa nakal di barak militer.


“Pertama program itu kan gini, kita akan menceritakan realokasi anggaran. Ada Rp5 triliun lebih, ada realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu mengubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah," papar Dedi kepada wartawan, Senin 19 Mei 2025. 

KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi menjelaskan, penghematan yang dilakukan di antaranya di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di bidang pendidikan yang mencapai lebih dari Rp700 miliar. Ia menilai belanja tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan utama sekolah-sekolah.

“Kemudian alokasi-alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik. Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja Rp700 miliar lebih untuk TIK. Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru,” jelas KDM. 

KDM juga menyoroti pos anggaran rutin lainnya seperti perjalanan dinas dan sosialisasi yang kini digeser ke infrastruktur dasar, seperti pembangunan ruang kelas, jalan, dan jaringan listrik.

“Sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru. Kemudian ada belanja rutin perjalanan dinas pemerintah. Yang dibutuhkan oleh pemerintah hari ini adalah jalan rakyat, bukan perjalanan dinas,” ucapnya.

“Sehingga ada realokasi dari Rp700 miliar menjadi Rp2,4 triliun. Nah kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah. Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah banyaknya hampir 240 ribu rakyat Jawa Barat tidak punya listrik,” imbuhnya.

Sebagai bagian dari upaya menciptakan pendidikan berkarakter, Pemprov Jabar juga meluncurkan program pembinaan bagi remaja dengan perilaku buruk, seperti pelaku tawuran, peminum alkohol, hingga pecandu game daring. Mereka kini menjalani pendidikan kedisiplinan di barak khusus.

“Nah seluruh rangkaian itu di dalamnya itu kan ada program pendidikan berkarakter, yang di dalamnya mengubah anak-anak dari punya sikap agresif tawuran, minum-minuman keras. Kemudian korban game online mengikuti pendidikan kedisiplinan,” kata KDM.

Menurut politikus Gerindra ini, program ini telah menunjukkan hasil positif dan dilaksanakan atas rekomendasi para psikolog. Ia meyakini anggaran yang digelontorkan untuk program ini bersifat produktif.

“Dan insyaAllah berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dimungkinkan mereka besok sudah bisa meninggalkan barak untuk angkatan pertama. Nah itu di dalamnya ada dan insya Allah anggarannya produktif,” tandasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya