Berita

Presiden ke-2 Soeharto/Ist

Politik

Pemberian Gelar Pahlawan Nasional ke Soeharto Tidak Tepat

MINGGU, 18 MEI 2025 | 16:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tidak tepat jika pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Soeharto dengan alasan pernah menjadi presiden 32 tahun. Ditakutkan nantinya ada pihak-pihak tertentu yang minta Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) juga diberi gelar Pahlawan Nasional.

Menurut komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, terdapat dua sudut pandang terhadap isu pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto.

"Kalau sudut pandangnya hanya sebatas bahwa Soeharto pernah menjadi presiden, itu tentu tidak tepat," kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 18 Mei 2025.


Karena jika alasannya Soeharto pernah menjadi presiden selama 32 tahun kata Kang Tamil, tidak bisa ditampikkan presiden setelah Soeharto juga akan meminta gelar yang sama.

"Salah satunya ada Jokowi, nanti jangan-jangan dengan alasan itu ada pihak-pihak tertentu yang minta Jokowi juga jadi presiden, nah ini saya kira kan tidak tepat," terang Kang Tamil.

Jika mengambil sudut pandang yang berbeda kata akademisi Universitas Dian Nusantara ini, salah satunya adalah Soeharto merupakan salah satu tokoh penting menumpas komunis di Indonesia dalam konteks gerakan G30S/PKI, maupun prestasi lainnya, maka bisa dipertimbangkan.

"Beliau itu Pangkostrad dan kemudian beliau ini adalah TNI yang aktif ya, juga merupakan sosok yang masuk TNI dari jalur transisi ya, tentara era masa penjajahan ke era Republik Indonesia, nah saya kira itu tentu bisa dipertimbangkan," tutur Kang Tamil.

"Jadi saya kira soal Pak Harto menjadi pahlawan nasional, saya kira setuju-setuju saja, hanya butuh alasan dan landasan yang lebih tepat," sambung Kang Tamil menutup.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

UPDATE

Austria Tolak Wilayah Udaranya Dipakai AS untuk Serang Iran

Jumat, 03 April 2026 | 00:15

Memutus Mata Rantai Rabun Jauh Birokrasi

Kamis, 02 April 2026 | 23:50

PHE Tampilkan Inovasi Hulu Migas di Ajang Offshore Internasional

Kamis, 02 April 2026 | 23:21

Spirit ‘Kurban’ Prajurit UNIFIL

Kamis, 02 April 2026 | 22:57

Pencarian Berakhir Duka, Achmad Ragil Ditemukan Meninggal di Sungai Way Abung

Kamis, 02 April 2026 | 22:39

Robert Priantono Dicecar KPK soal Pungutan Tambang Kukar

Kamis, 02 April 2026 | 22:01

China Ajak Dunia Bersatu Dukung Inisiatif Perdamaian di Wilayah Teluk

Kamis, 02 April 2026 | 21:42

DPR: BPS Bukan Sekadar Pengumpul Data, tapi Penentu Arah Pembangunan

Kamis, 02 April 2026 | 21:31

78 Pejabat Pemkot Surabaya Dirotasi, Ada Apa?

Kamis, 02 April 2026 | 21:18

OJK Siap Luncurkan ETF Emas Akhir April 2026

Kamis, 02 April 2026 | 21:08

Selengkapnya