Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Pengawalan TNI di Kejaksaan Jangan Malah Bikin Kendor Pemberantasan Korupsi

MINGGU, 18 MEI 2025 | 10:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pengawalan ketat TNI kepada seluruh kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri diharapkan tidak mengganggu penindakan pemberantasan korupsi di instansi penegakan hukum itu.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyinggung soal TNI ikut mengawal kejaksaan.

Politikus senior PKS itu berharap kejaksaan tidak mengendorkan semangat pemberantasan korupsi ketika dikawal ketat oleh TNI.


"Jangan sampai pengawalan itu justru membuat kinerja kejaksaan jadi tidak maksimal dalam penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi, tapi justru dalam rangka menguatkan komitmen penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi," kata HNW akrab disapa ketika ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Minggu, 18 Mei 2025.

Mantan Ketua MPR itu menerangkan pengawalan TNI terhadap seluruh kejaksaan di Indonesia merupakan kesepakatan internal antara kejaksaan dengan TNI AD.

"Dan menyepakati itu tentu ada dalam rangka menegakkan hukum bukan tidak sesuai dengan penegakan hukum," jelasnya.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto selama ini juga tidak pernah mengoreksi kesepakatan tersebut.

"Jadi bisa diartikan bahwa presiden tidak mempermasalahkan," tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya