Polisi Jangan Ragu Periksa Kembali Budi Arie di Kasus Judol

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi diduga mendapat jatah 50 persen dari situs judi online (judol) yang tak diblokir.

Dugaan itu tertuang dalam dakwaan Zulkarnaen Apriliantony yang duduk sebagai terdakwa bersama dengan Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus dalam sidang perdana perkara judol di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Rabu, 14 Mei 2025. 

Di publik, tudingan Budi Arie terlibat dalam judol terus mengemuka dan ia bersama pendukungnya selalu membantah.

Analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat aparat keamanan perlu menindaklanjuti temuan di persidangan tersebut.

"Karena itu, dugaan tersebut tentu tak cukup dengan bantahan. Aparat hukum seharusnya menindaklanjuti dugaan tersebut agar persoalan yang dituduhkan kepada Budi Arie tidak mengambang," kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 18 Mei 2025.

Ia menegaskan bahwa aparat keamanan tidak boleh ragu menangkap Budi Arie lantaran Presiden Prabowo sejak awal sudah berjanji akan memberantas korupsi.

"Polisi tak boleh ragu karena Presiden Prabowo Subianto sudah berjanji akan memberantas korupsi. Janji tersebut dapat menenangkan polisi dalam mengungkap dugaan yang dituduhkan kepada Budi Arie," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie pernah diperiksa Bareskrim Polri pada Kamis, 19 Desember 2024.

Namun kepada awak media, ia hanya menyatakan komitmennya untuk membantu kepolisian berantas judol.

"Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk penuntasan pemberantasan judi online ini terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat," tegas Budi.