Berita

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham/RMOL

Politik

Jokowi Calon Ketum PSI, Idrus Marham: Golkar Tak Kecewa

SABTU, 17 MEI 2025 | 21:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Golkar tak masalah dengan rencana Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi menjadi salah satu kandidat calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham berpandangan bahwa hal itu sepenuhnya hak dari Jokowi sebagai warga negara. 

“Saya kira begini, jadi konstitusi menjamin bahwa tiap warga negara itu memiliki hak,” kata Idrus kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Sabtu 17 Mei 2025. 


Lagipula, kata Idrus, Jokowi merupakan mantan presiden dua periode, sehingga ia tidak berkapasitas memberikan saran bahkan masukan terkait kontestasi di PSI. 

“Pak Jokowi ini mantan presiden 10 tahun, masak kita mau ngajarin mantan presiden? Beliau jauh lebih berpengalaman dan tentu punya pertimbangan-pertimbangan baik pertimbangan secara ideal maupun secara praktis,” kata mantan Menteri Sosial (Mensos) ini. 

Ditanya lebih jauh mengenai batalnya Jokowi berlabuh ke Partai Golkar jika maju sebagai Ketum PSI, Idrus menegaskan bahwa pihaknya tak merasa kecewa dengan keputusan politik tersebut.

“Persoalan itu kan masalah hak pribadi dan Partai Golkar ini sebagai partai terbuka milik rakyat, go public itu nggak ada pemilik-pemilik saham yang mayoritas. Semua sama,” tuturnya. 

“Jadi, tidak bisa kita mengatakan ada kecewa atau tidak tetapi kita belajar dan Golkar sudah belajar memahami dan menerima realitas politik yang ada,” demikian Idrus.

Sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi memberikan sinyal bakal maju sebagai kandidat Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Jokowi mengatakan hal itu masuk dalam perhitungannya.

“Iya, masih dalam kalkulasi, jangan sampai kalau saya maju malah kalah," kata Jokowi di Solo, Rabu, 14 Mei 2025.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya