Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Sektor Otomotif Terjungkal, Pemerintah Jepang Gercep Lobi Trump

JUMAT, 16 MEI 2025 | 14:54 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Industri otomotif Jepang tengah menghadapi tekanan besar akibat kebijakan tarif tinggi yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Tarif impor sebesar 25 persen terhadap kendaraan dan suku cadang dari Jepang diperkirakan menimbulkan kerugian hingga 19 miliar Dolar AS, atau setara Rp311,6 triliun bagi raksasa otomotif Negeri Sakura.

Mengutip Bloomberg, Jumat 16 Mei 2025, Toyota sebagai produsen mobil terbesar dunia memperkirakan laba bersihnya akan anjlok hingga 35 persen untuk tahun fiskal 2025-2026. Bahkan, hanya dalam dua bulan pertama sejak kebijakan tarif diberlakukan, Toyota telah menanggung beban hingga 180 miliar Yen (Rp20 triliun).


Kondisi serupa juga dialami Nissan dan Honda. Nissan memproyeksikan kerugian sebesar 200 miliar Yen (Rp22 triliun), sementara Honda diprediksi merugi lebih besar, yakni mencapai 650 miliar Yen (Rp73 triliun).

Langkah proteksionis Trump memaksa para produsen mobil Jepang meninjau ulang strategi bisnis dan rantai pasok global mereka. Tak sedikit yang mempertimbangkan untuk memindahkan basis produksi ke dalam wilayah AS demi menghindari beban tarif tambahan, meski biaya produksi di sana jauh lebih tinggi ketimbang di Jepang atau Meksiko.

Nissan bahkan mengambil langkah drastis dengan mengumumkan restrukturisasi besar-besaran dengan menutup tujuh pabrik dan memangkas hingga 20 ribu pekerja demi menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang penuh tekanan.

Pabrikan lain seperti Subaru dan Mazda pun tak luput dari dampak. Subaru yang sangat bergantung pada pasar Amerika mulai membuka opsi pemindahan fasilitas produksi.

Sementara Mazda memilih menghentikan ekspor beberapa model ke Kanada sembari meninjau ulang keseluruhan strategi produksinya.

Situasi ini memicu kekhawatiran di tingkat pemerintahan. Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, menyampaikan keprihatinannya atas dampak kebijakan tarif AS terhadap perekonomian nasional.

Saat ini, pemerintah Jepang tengah berupaya mempercepat proses negosiasi dagang bersama Washington guna meredam gejolak dengan segera mengadakan lobi putaran ketiga.

"Jepang sedang mempertimbangkan paket proposal untuk mendapatkan konsesi AS yang mungkin mencakup peningkatan impor jagung dan kedelai AS, kerja sama teknis dalam pembuatan kapal, dan revisi standar inspeksi untuk mobil impor," kata salah satu sumber, dikutip dari Reuters.

Sebagai catatan, industri otomotif merupakan salah satu tulang punggung ekonomi Jepang dengan kontribusi hampir 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan Amerika Serikat merupakan pasar ekspor terbesar bagi produk otomotif Jepang.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya