Berita

Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, dalam podcast bersama Koordinator Komite Pemilih (TePI) Indonesia Jeirry Sumampow, di kanal Youtube Vinus Forum (tangkapan layar/RMOL)

Politik

Formappi:

Era Pemerintahan Jokowi Bikin Parlemen Gelap

JUMAT, 16 MEI 2025 | 13:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kondisi parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang hari ini dicap gelap dinilai oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) sebagai imbas dari politik masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Peneliti Senior Formappi, Lucius Karus mengatakan, konsolidasi politik yang dilakukan Jokowi pasca terpilih di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, menjadi penyebab penilaian masyarakat terhadap parlemen buruk.

"Yang paling mudah itu mengingat peran legislasi DPR era Jokowi, yang paling fenomenal itu revisi UU KPK," ujar Lucius dalam podcast bersama Koordinator Komite Pemilih (TePI) Indonesia Jeirry Sumampow di kanal Youtube Vinus Forum, Jumat, 16 Mei 2025.


Dia menjelaskan, pada masa pemerintahan periode pertama Jokowi tersebut, Revisi UU KPK ditolak banyak pihak. Tetapi, pemerintah dan DPR justru tidak mendengar apa yang disuarakan masyarakat.

"Kurang kuat apa begitu teriakan publik (soal tagline) Reformasi di Korupsi, untuk membuka mata parlemen bahwa ada yang salah dari keinginan pemerintah dan DPR mengatur lembaga KPK," tutur Lucius.

"Tapi kan kita tahu betul dalam waktu singkat pemerintah dan DPR menyetujui revisi UU KPK tersebut. Dan itu kita saksikan sekarang KPK yang mulai lumpuh," sambungnya.

Selain itu, Lucius juga mendapati pembahasan RUU lainnya di era Jokowi cukup kontroversial, bahkan pada akhirnya dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ada juga pembahasan UU Cipta Kerja, ini praktik baru menggabungkan banyak undang-undang menjadi satu undang-undang saja.

“Harusnya sebagai praktik baru ada banyak hal yang kemudian perlu dipertimbangkan. Tapi kita tahu juga bahwa jalan terus," paparnya.

Dari dua contoh kejadian tersebut, Lucius memandang Jokowi telah merusak marwah DPR sebagai lembaga wakil rakyat, yang punya tiga fungsi utama yakni legislasi atau pembuatan undang-undang, pengawasan, dan anggaran. 

"Di saat itu, tradisi DPR membahas RUU dengan cepat dan kilat dimulai, Bahkan hari libur mereka rela lembur untuk sekadar memastikan proses itu berjalan cepat," demikian Lucius menambahkan.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Trump Serang Demokrat dalam Pesan Malam Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 16:04

BUMN Target 500 Rumah Korban Banjir Rampung dalam Seminggu

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:20

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Gibran Minta Pendeta dan Romo Terus Menjaga Toleransi

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:40

BGN Sebut Tak Paksa Siswa Datang ke Sekolah Ambil MBG, Nanik: Bisa Diwakilkan Orang Tua

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:39

Posko Pengungsian Sumut Disulap jadi Gereja demi Rayakan Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:20

Banyak Kepala Daerah Diciduk KPK, Kardinal Suharyo Ingatkan Pejabat Harus Tobat

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:15

Arsitektur Nalar, Menata Ulang Nurani Pendidikan

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:13

Kepala BUMN Temui Seskab di Malam Natal, Bahas Apa?

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:03

Harga Bitcoin Naik Terdorong Faktor El Salvador-Musk

Kamis, 25 Desember 2025 | 13:58

Selengkapnya