DPRD DKI Usul UPT Parkir Dilelang ke Swasta

Masalah parkir liar masih menjadi pemandangan sehari-hari di berbagai sudut Jakarta. Selain membuat lalu lintas makin semrawut, parkir liar juga dianggap menjadi salah satu penyebab bocornya potensi pemasukan daerah dari sektor perparkiran.

Melihat hal tersebut, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, memberi saran kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dinas Perhubungan DKI Jakarta agar pengelolaan parkir diserahkan ke pihak swasta, kalau UPT Parkir tak kunjung menunjukkan perbaikan.

“Kalau enggak perform dan enggak ada terobosan, Komisi C menyarankan supaya UPT parkir dibubarkan dan dilelang ke swasta saja, karena anggaran pendapatan daerah yang bocor kalau kita hitung sampai angka triliunan rupiah, kan parah sekali ya?" ujar Dimaz lewat keterangan resminya, Kamis 15 Mei 2025.

Menurut Dimaz, parkir yang dikelola dengan baik oleh pihak swasta bisa menghasilkan pemasukan yang lebih besar dan optimal. Pemasukan ini nantinya akan diserahkan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Sutikno, juga menilai pengelolaan parkir yang baik dapat meningkatkan PAD. Di mana nantinya digunakan untuk pelayanan masyarakat, termasuk bantuan sosial.

Sementara itu, Anggota Komisi C dari PAN, Lukmanul Hakim, mempertanyakan target pendapatan dari parkir yang hanya sekitar Rp30 miliar per tahun. Menurutnya, angka tersebut terlalu kecil mengingat banyaknya kantong parkir di Jakarta.

“Target Rp30 miliar setahun itu tidak masuk akal. Potensi sebenarnya jauh lebih besar. Parkir liar juga bikin macet,” kata Lukmanul.

Anggota Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth atau Kent, bahkan akan mengusulkan kepada Gubernur DKI untuk membubarkan UPT Parkir jika tetap tidak mampu mengelola parkir dengan baik.

Kent juga menekankan pentingnya pengelolaan parkir yang baik demi mendukung target Jakarta menjadi kota global. Jika dikelola serius, menurutnya, potensi retribusi parkir bisa mencapai triliunan rupiah setiap tahun.

"Jadi sumber pendapatan untuk pungutan pajaknya itu nanti kalau parkir on-street maupun off-street pihak swasta yang mengelola, jadi bisa dialihkan ke Bapenda semua, supaya ke depannya tak terjadi kebocoran pendapatan daerah lagi terkait sumber pendapatan retribusi parkir ini," tutup Kent.