Berita

Mantan Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Kasmudjo/Ist

Hukum

Buni Yani:

Kasihan Pak Kasmudjo Diseret-seret dalam Polemik Ijazah Palsu

KAMIS, 15 MEI 2025 | 08:34 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dosen pembimbing saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi berkuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Kasmudjo, ikut terseret kasus dugaan ijazah palsu karena digugat oleh seorang advokat dan pengamat sosial, Ir Komarudin di Pengadilan Negeri (PN) Sleman.

Menanggapi hal itu, peneliti media dan politik Buni Yani mengaku iba dengan Kasmudjo yang sudah berusia 78 tahun namun harus menghadapi gugatan hukum gara-gara tuduhan ijazah palsu bekas mahasiswanya.

"Terus terang saya kasihan melihat orang tua yang harusnya tenang menghadapi masa pensiun ikut diseret-seret dalam lingkaran polemik ijazah palsu ini," kata Buni Yani melalui akun Facebook pribadinya, Kamis 15 Mei 2025.


Buni Yani mengatakan, Jokowi mestinya membuat soal ijazah palsu ini jadi sederhana, bukan menjadi rumit seperti sekarang ini.

"Pak Kasmudjo harus berbicara apa adanya, berani bicara kebenaran. Ajal kita siapa yang tahu, jangan sampai menjadi pemberat timbangan dosa dan hisab kita di alam kubur dan akhirat," pungkas Buni Yani.

Diketahui, Kasmudjo bersama dengan Rektor UGM, Wakil Rektor, Dekan Fakultas Kehutanan, dan Kepala Perpustakaan, digugat soal ijazah milik Jokowi ke PN Sleman.

Kasmudjo mengaku tidak siap dengan gugatan tersebut. Pasalnya, dia tidak pernah menghadapi hal-hal seperti ini.

"Ndak siap. Soalnya menghadapi macem-macem itu saya belum pernah," kata Kasmudjo kepada wartawan di kediamannya di Pogung Kidul, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Rabu 14 Mei 2025.

Kasmudjo mengatakan bahwa dirinya sudah menyerahkan semua urusan itu kepada pihak UGM, tepatnya Fakultas Kehutanan, tempat Jokowi menimba ilmu.

Kasmudjo sempat diklaim Jokowi sebagai Dosen Pembimbing Skripsinya. Namun melansir dari laman ugm.ac.id, Kasmudjo mengklarifikasi bahwa dirinya adalah dosen pembimbing akademik Jokowi.






Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya