Berita

Ketua KADIN Indonesia Anindya Bakrie/RMOL

Bisnis

Kadin: Isu PHK Jangan Dianggap Enteng

RABU, 14 MEI 2025 | 14:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kadin Indonesia akan berupaya untuk menciptakan lapangan kerja baru dan penciptaan pengusaha baru.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie saat menyoroti isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja Panasonic. 

"Kadin selalu berjuang bahu membahu, karena pengurangan pasti ada di sana sini tapi penambahan juga mesti ada,” katanya, di Jakarta, dikutip Rabu 14 Mei 2025. 


Ia mengungkapkan, Kadin bersama pemerintah akan berusaha melakukan kompensasi dan menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi dampak terkait.

Menurutnya, isu PHK tidak dapat dianggap enteng, karena menyangkut kelangsungan hidup orang banyak. Ia menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat setiap pertumbuhan ekonomi 5-6 persen dapat menciptakan 2,5 juta lapangan kerja.

Di tengah situasi perang tarif saat ini, Indonesia harus mencari celah untuk menciptakan lapangan kerja baru. 

"Karena artinya akan banyak sekali potensi ekspor, tapi tentu Kadin bersama Pemerintah menjaga supaya kebijakannya melindungi industri lokal dan pengusaha makin banyak, bertahan dan berhasil," kata Anindya.

Anindya pun optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa naik secara bertahap di atas 5 persen bahkan mencapai 8 persen. 

Dengan pertumbuhan ini, maka 2,5 juta lapangan kerja kerja baru juga akan tercipta.  

Panasonic Holdings Corporation mengumumkan rencana untuk mengurangi tenaga kerja globalnya sebanyak lebih kurang 10.000 karyawan, yang mewakili sekitar 4 persen dari total stafnya. 

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan bahwa isu PHK tersebut oleh raksasa elektronik asal Jepang itu tak akan berdampak di Indonesia. 

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, Indonesia tetap menjadi basis produksi penting bagi Panasonic di kawasan Asia Tenggara. Pabrik di Indonesia justru menjadi basis ekspor ke lebih dari 80 negara. 

“PHK yang terjadi di Panasonic Holdings tidak berdampak pada operasional Panasonic di Indonesia,” ujar Febri dalam keterangannya pada Senin 12 Mei 2025.

Panasonic  melaporkan penurunan laba bersih sebesar 17,5 persen untuk tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2025, yaitu sebesar 366 miliar Yen atau sekitar Rp 41 triliun, turun dari 443 miliar yen pada tahun sebelumnya. 

Total penjualan juga mengalami sedikit penurunan menjadi 8,46 triliun Yen atau Rp963 miliar. Penurunan ini dipicu oleh perlambatan ekonomi global dan berkurangnya permintaan.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Penunjukan Nanik S. Deyang Kepala MBG Sesuai Hasil Evaluasi

Rabu, 03 Juni 2026 | 16:13

Turun Gunung Jokowi Dalam Rangka Cari Keselamatan

Rabu, 03 Juni 2026 | 16:05

Gibran Ingin Birokrasi Berjalan Gesit dan Kolaboratif

Rabu, 03 Juni 2026 | 16:01

Prabowo Apresiasi Peran Turki Bantu Pulangkan Sembilan WNI dari Tahanan Israel

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:56

Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Hanya Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:52

Warganet Anggap Penggeledahan Kantor BGN oleh Kejagung Drama Telenovela

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:45

Gebrakan Jampidsus Obrak-abrik Kantor BGN Patut Diacungi Jempol

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:42

Kunjungan ke Rusia, AHY Bawa Pulang Proyek PLTN Terapung hingga Kapal Cepat

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:41

DPR Dukung Kejagung Geledah BGN Usut Dugaan Korupsi MBG

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:07

Istana Respons Kabar Penangkapan Eks Kepala BGN oleh Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:06

Selengkapnya