Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi/RMOLJabar
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dilaporkan ke Komnas HAM terkait kebijakan memasukkan siswa nakal ke barak militer, yang menuai protes keras dari walimurid. Mereka menilai kebijakan ini tidak selaras dengan filosofi pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Dedi memberikan respons terbuka melalui akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, pada Sabtu, 10 Mei 2025.
Dedi menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang peduli terhadap upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat menangani anak-anak dan remaja dengan perilaku khusus. Ia juga mengapresiasi kritik, saran, hingga pelaporan yang menuduhnya melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak anak.
“Saya yakin seluruh kritik, saran, dan pelaporan itu didasarkan pada concern dan keberpihakan kepada anak-anak dan remaja di Jawa Barat,” ucap Dedi Mulyadi, dikutip
RMOLJabar, Minggu 11 Mei 2025.
Menurut Dedi, kontroversi ini adalah risiko dari upayanya memastikan masa depan anak-anak Jawa Barat lebih baik. Ia mengajak semua pihak yang peduli untuk bersama-sama mencari solusi.
“Saya menyampaikan sebagai ajakan, apabila Bapak dan Ibu memiliki concern dan keberpihakan terhadap anak-anak di Jawa Barat yang secara khusus, maka kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan,” lanjutnya.
Dedi mempersilakan pihak yang peduli untuk menghubungi Dinas Pendidikan, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, bupati/walikota, atau kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Ia menyebutkan bahwa banyak anak dengan perilaku khusus sedang antre menunggu proses pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi.
Dengan nada terbuka, Dedi menantang para kritikus untuk turut mendidik anak-anak tersebut dengan cara mereka sendiri.
“Agar tugas Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para gubernur, walikotanya ringan, saya sangat berharap Bapak dan Ibu untuk menerima anak-anak ini, dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu semua yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki,” lanjut Dedi Mulyadi.
Ia bahkan menawarkan bantuan bagi pihak yang bersedia.
“Untuk itu, kami dengan tangan terbuka menerima uluran tangan Bapak dan Ibu semua. Barangkali rumahnya, yayasannya, lembaga pendidikannya, kantor pengacaranya bisa digunakan untuk tempat pendidikan anak-anak yang berperilaku istimewa,” sambung Dedi Mulyadi.
Dedi menegaskan, keterlibatan pihak lain akan sangat membantu mengurangi beban pemerintah dalam menangani anak-anak berperilaku khusus, sekaligus membuka ruang untuk pendekatan yang lebih beragam demi masa depan mereka.
