Berita

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono/Net

Politik

Juli Mendatang, Kemenkop Targetkan 80 Ribu Koperasi Desa Sudah Kantongi Legalitas

SABTU, 10 MEI 2025 | 17:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan legalitas bagi 80 ribu koperasi desa Merah Putih dapat rampung pada Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.

Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono dalam Seminar Nasional bertajuk “Refleksi Gagasan Koperasi Bung Hatta sebagai upaya Mewujudkan Keadilan” yang digelar acara Hybrid, Sabtu 10 Mei 2025.

Menurut Ferry, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan dengan tetap mengacu pada prinsip dan kaidah koperasi. Ia menegaskan, pendirian koperasi harus melalui musyawarah desa yang inklusif, dan tidak boleh didominasi oleh kepala desa.


“Dalam petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Kementerian Koperasi dibatasi hanya sebagai ex officio pengawas untuk menghindari kooperasi desa ini dihegemoni oleh kepala desa,” ujarnya.

Ferry menambahkan, Koperasi Desa Merah Putih ini juga harus melibatkan unsur-unsur terbaik dari masyarakat desa agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

“Mudah-mudahan ini ditargetkan bulan Juli bertepatan dengan ulang hari koperasi. 80 ribu koperasi desa ini secara legalitas sudah jadi,” ungkapnya.

Sebab, kata Ferry, pemerintah serius mempercepat pembentukan koperasi desa melalui Instruksi Presiden 9/2025 yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, serta seluruh kepala daerah mulai dari gubernur hingga wali kota dan bupati.

“Kemarin sudah keluar Keputusan Presiden (Keppres) untuk membentuk Satuan Tugas Pelaksanaan Percepatan Pembentukan Koperasi Desa-Kelurahan yang langsung diketuai oleh Pak Zulkifli Hasan selaku Menko Pangan. Saya sendiri ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Harian untuk mempercepat ini,” kata Ferry.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya