Berita

Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad/Net

Politik

Indonesia Perlu Belajar dari Negara-negara yang Mampu Tertibkan Ormas

SABTU, 10 MEI 2025 | 00:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Indonesia bisa mengambil pelajaran dari sejumlah negara maju yang berhasil menertibkan organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan masyarakat.

Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad, memberikan contoh negara-negara yang mampu menertibkan ormas berkedok premanisme. Seperti Amerika Serikat yang menggunakan Undang-undang antiterorisme dan hukum pidana untuk menindak ormas yang melakukan kekerasan.

Kemudian Jerman membubarkan beberapa ormas yang dianggap ekstremis atau melakukan kekerasan.


Australia juga menggunakan Undang-undang antiterorisme dan hukum pidana untuk menindak ormas yang melakukan kekerasan.

Selanjutnya, Pemerintah Inggris dengan tegas membubarkan beberapa ormas yang dianggap ekstremis atau melakukan kekerasan.

"Yang namanya ormas itu visi utamanya menjaga nilai-nilai sosial, pemberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan, dan turut serta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat demi terciptanya persatuan, kesatuan, dan keadilan warga negara," kata Ali Ahmad kepada wartawan, Jumat, 9 Mei 2025.

Ali Ahmad menambahkan, kepentingan negara terhadap ormas terbaca sejak Orde Lama. Ormas sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan. Pada Orde Baru, pemerintah mengontrol seiring berjamurnya pendirian ormas.

"Ormas yang dinilai 'berbahaya' dibubarkan atau dibatasi aktivitasnya. Era reformasi hingga sekarang, lebih bebas lagi pendirian, tapi sangat disayangkan beberapa kekerasan ormas terlibat dalam konflik dan kekerasan," ucapnya.

Untuk itu, Legislator dari Fraksi PKB itu menyarankan Indonesia mencontoh negara-negara yang sukses mengelola ormas. Seperti Singapura yang memiliki peraturan yang jelas dan ketat untuk ormas, sehingga menciptakan lingkungan yang stabil dan terkendali.

"Jepang juga memiliki sistem pengelolaan ormas yang terstruktur dan efektif. Pemerintah Jepang memiliki peraturan yang jelas untuk ormas, dan ormas di Jepang umumnya memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah," demikian Ali Ahmad.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya