Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka/Ist

Politik

Indonesia Bisa Bubar jika Dinasti Politik Jokowi Tak Dikendalikan

JUMAT, 09 MEI 2025 | 08:44 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Politik dinasti yang berkembang di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi, terutama dengan terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden 2024, berpotensi menjadi salah satu variabel yang mengancam keutuhan Indonesia pada 2030.

Pengamat politik dan militer, Selamat Ginting menyoroti bahwa Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan kekhawatiran tentang potensi bubarnya Indonesia pada 2030 saat kampanye Pemilu 2019. Ia menilai kondisi saat ini justru memperkuat indikasi tersebut.

"Jika dianalisis secara strategis maka dinasti politik Jokowi berpotensi menjadi salah satu variabel Indonesia akan cepat bubar pada 2030, ini yang harus kita lawan," kata Ginting seperti dikutip redaksi lewat kanal YouTube Abraham Samad, Jumat Mei 2025.


Menurutnya, pengangkatan Gibran yang dinilai melalui proses konstitusional yang dipaksakan, menimbulkan perdebatan tajam mengenai moralitas kekuasaan dan penyalahgunaan institusi negara. 

Ginting juga menyebut bahwa hal ini menjadi ancaman serius terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.

"Jika tidak dikendalikan apa yang diucapkan Prabowo bisa terjadi, karena itu kita harus berpikir bersama," kata Ginting.

Ia menambahkan, permintaan sejumlah purnawirawan agar ada pergantian wakil presiden justru mencerminkan sikap demokratis dan kepedulian terhadap masa depan bangsa, bukan pragmatisme politik.

"Justru yang demokratis itu para purnawirawan yang peduli, bukan yang pragmatis dan hanya bisa menuding-menuding kampungan," pungkas Ginting.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya