Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka/Ist

Politik

Indonesia Bisa Bubar jika Dinasti Politik Jokowi Tak Dikendalikan

JUMAT, 09 MEI 2025 | 08:44 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Politik dinasti yang berkembang di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi, terutama dengan terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden 2024, berpotensi menjadi salah satu variabel yang mengancam keutuhan Indonesia pada 2030.

Pengamat politik dan militer, Selamat Ginting menyoroti bahwa Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan kekhawatiran tentang potensi bubarnya Indonesia pada 2030 saat kampanye Pemilu 2019. Ia menilai kondisi saat ini justru memperkuat indikasi tersebut.

"Jika dianalisis secara strategis maka dinasti politik Jokowi berpotensi menjadi salah satu variabel Indonesia akan cepat bubar pada 2030, ini yang harus kita lawan," kata Ginting seperti dikutip redaksi lewat kanal YouTube Abraham Samad, Jumat Mei 2025.


Menurutnya, pengangkatan Gibran yang dinilai melalui proses konstitusional yang dipaksakan, menimbulkan perdebatan tajam mengenai moralitas kekuasaan dan penyalahgunaan institusi negara. 

Ginting juga menyebut bahwa hal ini menjadi ancaman serius terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.

"Jika tidak dikendalikan apa yang diucapkan Prabowo bisa terjadi, karena itu kita harus berpikir bersama," kata Ginting.

Ia menambahkan, permintaan sejumlah purnawirawan agar ada pergantian wakil presiden justru mencerminkan sikap demokratis dan kepedulian terhadap masa depan bangsa, bukan pragmatisme politik.

"Justru yang demokratis itu para purnawirawan yang peduli, bukan yang pragmatis dan hanya bisa menuding-menuding kampungan," pungkas Ginting.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya