Siswa sekolah di DKI Jakarta/Ist
SEKOLAH gratis itu dambaan hampir semua orang tua. Tercatat 60,3 persen (171,8 juta jiwa) rakyat Indonesia miskin.
Ini data World Bank dalam laporan Macro Proverty Outlook 2025. Bukan data BPS (Badan Pusat Statistik). Kalau data BPS, rakyat miskin Indonesia jumlahnya 8,57 persen (24,06 juta jiwa). Terserah, anda percaya yang mana.
Sebanyak 60,3 persen yang dibilang World Bank miskin itu, ingin anaknya sekolah gratis. Tidak ada uang muka, juga tidak ada bayar bulanan. Namanya juga gratis.
Selama ini, SD dan SMP negeri memang gratis. SMA? Bergantung di provinsi mana. SMA urusan provinsi. Ada yang gratis, tapi masih banyak yang bayar. Kemampuan APBD masing-masing provinsi berbeda.
APBD provinsi yang cekak jadi alasan tidak mampu gratiskan SMA negeri. Tapi, banyak pegawai provinsi hobinya jalan-jalan terus ke luar kota. Tentu, ada uang perjalanan dinasnya. Rapat di hotel juga ada anggarannya. Kenapa untuk siswa SMA nggak ada anggarannya? Nah, inilah keistimewaan Indonesia. Tepatnya, keistimewaan para ASN di Indonesia.
Berbeda dengan sekolah negeri, nasib sekolah swasta mulai SD, SMP dan SMA, semuanya bayar. Ada uang muka, ada juga uang SPP. SPP itu dibayar bulanan. Dari uang SPP inilah, gaji guru dan staf sekolah mendapatkan gaji.
Provinsi DKI Jakarta, di bawah Gubernur Pramono Anung membuat terobosan baru, yaitu gratiskan sekolah swasta. Uji coba di 40 sekolah. Ini langkah maju. Terobosan yang mesti diapresiasi dan didukung. Sudah seharusnya setiap kepala daerah punya langkah baru. Langkah terobosan. Sebuah terobosan yang berpihak untuk rakyat. Bukan untuk konglomerat.
Jauh sebelum Jakarta menggagas gratis 40 sekolah swasta, Kalimantan Timur sudah siapkan anggaran untuk semua siswa sekolah dan mahasiswa di Kaltim. Semua gratis. SMA gratis plus dapat seragam. Kuliah juga gratis dari S1 hingga S3. Tampaknya, Gubernur Kaltim lebih gesit dalam membuat terobosan baru.
Sekolah dan kuliah gratis telah menjadi janji politik Gubernur Kaltim terpilih, Rudy Mas'ud. Doktor alumni Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) ini saat kampanye berjanji akan menggratiskan SMA dan kuliah hingga S3. Anggarannya ada, katanya. Ini hanya soal keberpihakan, lanjutnya. Mau berpihak kepada rakyat, atau kepada yang lain, tegasnya.
Setelah dilantik bulan Februari 2025, Rudy Mas'ud langsung membuat tim trasisi. Tugasnya, merealisasikan janji kampanye dan memastikan semua janji kampanye itu masuk RPJMD. Memastikan juga anggarannya.
Di antara janji kampanye adalah sekolah dan kuliah gratis, seragam untuk siswa SMA gratis, berobat gratis, wifi di semua desa gratis, biaya administrasi gratis untuk pembelian rumah, dan umrah/wisata religi gratis bagi penjaga tempat ibadah. Mulai tahun ini Rudy Mas'ud memastikan janji-janji politiknya bisa direalisasikan.
Rudy Mas'ud juga membuat lima sekolah unggulan di Kaltim. Program ini diharapkan mampu mendorong SDM Kaltim bisa bersaing tidak saja di tingkat nasional, tapi juga di tingkat global.
Apa yang dilakukan Rudy Mas'ud, Gubernur Kaltim dan Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta ini perlu terus disosialisasikan, agar menjadi dorongan bagi semua kepala daerah untuk mengikutinya.
Kalau semua sekolah dan kuliah gratis di semua provinsi, Indonesia ke depan akan memiliki stok SDM yang memadai untuk mampu bersaing di dunia internasional.
IPM (Indeks Pembangunan Manusia) juga akan ikut naik. WTR (World Talent Rangking) yang saat ini Indonesia ada di peringkat 46, dengan gratis pendidikan diharapkan bisa dinaikkan rangkingnya. Syukur bisa menyaingi Malaysia yang berada di peringkat 33.
Halo Kang Dedi Mulyadi, Halo Kang Ahmad Lutfi dan Halo Mbak Khofifah, Gubernur Jabar, Jateng dan Jatim, sudah saatnya kalian mempertimbangkan untuk mengikuti langkah Rudy Mas'ud dan Pramono Anung.
Halo gubernur-gubernur yang lain, kapan kalian memulai untuk mengikuti jejak Gubernur Kaltim dan Gubernur DKI Jakarta? Menggratiskan sekolah untuk menaikkan kualitas SDM bangsa Indonesia.
Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
