Berita

Kebersamaan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono/Ist

Politik

Prabowo Tak Bisa Diatur-atur Mantan Presiden

RABU, 07 MEI 2025 | 12:49 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang membantah tudingan bahwa dirinya hanyalah "boneka" dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo dikomentari Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.

Adi menyebut gaya politik Prabowo dikenal akomodatif dan inklusif, termasuk dalam membangun kerja sama dengan rival-rival politiknya.

“Prabowo merangkul semua partai politik dan figur yang sebelumnya berseberangan. Itu menunjukkan sikap politik yang dewasa dan negarawan,” ujar Adi lewat kanal YouTube miliknya, Rabu 7 Mei 2025.


Menurutnya, dalam pidato Prabowo pada rapat kabinet terakhir, terlihat jelas keinginannya untuk menghimpun masukan dari para mantan presiden dalam membangun bangsa. Hal ini, kata dia, bukan kali pertama disampaikan Prabowo.

“Bahwa Prabowo untuk membangun bangsa dan negara perlu masukkan, feedback dari mantan-mantan Presiden terdahulu. Di situ ada Jokowi, SBY, maupun Megawati Soekarnoputri," kata Adi.

Adi menambahkan bahwa komunikasi dan kedekatan Prabowo dengan mantan presiden, terutama Jokowi, tidak bisa serta-merta ditafsirkan sebagai bentuk dikendalikan.

“Prabowo ingin mengatakan ketika menghadap, bertemu, berkomunikasi dengan mantan presiden terdahulu itu jangan diartikan sebagai alasan untuk menyebut Prabowo diatur-atur atau diperintah oleh orang lain khususnya diatur oleh Jokowi," kata Adi.

Meski begitu, Adi mengakui bahwa sebagian publik masih memiliki persepsi adanya intervensi politik terhadap Prabowo. Oleh karena itu, ia menilai penting bagi Prabowo untuk terus meluruskan persepsi tersebut.

"Tidak benar bahwa Prabowo itu diatur dan perintah-perintah oleh orang-orang lain," pungkas analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.


Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

Panen Raya TNI, Presiden Prabowo: Saya Bahagia Hari Ini

Jumat, 17 Juli 2026 | 22:57

UPDATE

Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026 Digelar di JCC, Dorong UMKM Naik Kelas

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:25

Jaksa Agung Rotasi 29 Jaksa Termasuk Dirdik Jampidsus

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:05

Bawaslu Mulai Susun Indeks Kerawanan Pemilu 2029

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:00

Refly Harun Kawal Korban Dugaan Pemerasan Bangun Paulus

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:45

Max Blumenthal Soroti Ancaman Kebebasan Pers akibat Kemitraan AS-Israel

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:43

OPM Pimpinan Kopitua Heluka Diduga Dalang Pembunuhan Tiga Warga Sipil di Yahukimo

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:39

Pemuda Jabar Peduli Gelar Santunan untuk Korban Pesta Rakyat Garut

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:36

Gus Yahya Siap Bertarung Lagi Pertahankan Kursi Ketum PBNU

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:32

Pakta Integritas Perempuan Bangsa Wujud Totalitas Besarkan PKB

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:30

Wakapolri Ingatkan Perwira Remaja: Satu Tindakan Menyimpang Rusak Kepercayaan Polri

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:21

Selengkapnya