Berita

Kebersamaan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono/Ist

Politik

Prabowo Tak Bisa Diatur-atur Mantan Presiden

RABU, 07 MEI 2025 | 12:49 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang membantah tudingan bahwa dirinya hanyalah "boneka" dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo dikomentari Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.

Adi menyebut gaya politik Prabowo dikenal akomodatif dan inklusif, termasuk dalam membangun kerja sama dengan rival-rival politiknya.

“Prabowo merangkul semua partai politik dan figur yang sebelumnya berseberangan. Itu menunjukkan sikap politik yang dewasa dan negarawan,” ujar Adi lewat kanal YouTube miliknya, Rabu 7 Mei 2025.


Menurutnya, dalam pidato Prabowo pada rapat kabinet terakhir, terlihat jelas keinginannya untuk menghimpun masukan dari para mantan presiden dalam membangun bangsa. Hal ini, kata dia, bukan kali pertama disampaikan Prabowo.

“Bahwa Prabowo untuk membangun bangsa dan negara perlu masukkan, feedback dari mantan-mantan Presiden terdahulu. Di situ ada Jokowi, SBY, maupun Megawati Soekarnoputri," kata Adi.

Adi menambahkan bahwa komunikasi dan kedekatan Prabowo dengan mantan presiden, terutama Jokowi, tidak bisa serta-merta ditafsirkan sebagai bentuk dikendalikan.

“Prabowo ingin mengatakan ketika menghadap, bertemu, berkomunikasi dengan mantan presiden terdahulu itu jangan diartikan sebagai alasan untuk menyebut Prabowo diatur-atur atau diperintah oleh orang lain khususnya diatur oleh Jokowi," kata Adi.

Meski begitu, Adi mengakui bahwa sebagian publik masih memiliki persepsi adanya intervensi politik terhadap Prabowo. Oleh karena itu, ia menilai penting bagi Prabowo untuk terus meluruskan persepsi tersebut.

"Tidak benar bahwa Prabowo itu diatur dan perintah-perintah oleh orang-orang lain," pungkas analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kejagung Diminta Awasi Ekstra Proyek Pembangunan IKN

Selasa, 22 September 2026 | 22:15

Suahasil Beberkan Tiga Jurus Perkuat Pengawasan Bea Cukai, Apa Saja?

Selasa, 22 September 2026 | 21:51

KPK Didesak Periksa Nusron agar Tak Muncul Spekulasi Liar

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Jangan Omon-omon, Pelaksanaan MBG Harus Dipersempit ke Daerah 3T

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Raja Juli Sepi, Muncul Nusron

Selasa, 22 September 2026 | 21:12

Pakai Amine System, SP-ABG Pertamina Turunkan CO2 pada Gas jadi 5%

Selasa, 22 September 2026 | 21:07

Selebgram Jule Hanya Pemakai Etomidate, Bukan Pengedar

Selasa, 22 September 2026 | 20:54

Wacana Pencalonan Presiden-Wapres Cukup Didukung Dua Fraksi Ingkari Putusan MK

Selasa, 22 September 2026 | 20:36

KPK Kembali Sita Mobil Vinna Ledy Anggraheni Hasil Pemberian Pengusaha

Selasa, 22 September 2026 | 20:18

Swing Voters dan Pilkades Bekasi 2026

Selasa, 22 September 2026 | 19:59

Selengkapnya