Berita

Kebersamaan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono/Ist

Politik

Prabowo Tak Bisa Diatur-atur Mantan Presiden

RABU, 07 MEI 2025 | 12:49 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang membantah tudingan bahwa dirinya hanyalah "boneka" dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo dikomentari Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.

Adi menyebut gaya politik Prabowo dikenal akomodatif dan inklusif, termasuk dalam membangun kerja sama dengan rival-rival politiknya.

“Prabowo merangkul semua partai politik dan figur yang sebelumnya berseberangan. Itu menunjukkan sikap politik yang dewasa dan negarawan,” ujar Adi lewat kanal YouTube miliknya, Rabu 7 Mei 2025.


Menurutnya, dalam pidato Prabowo pada rapat kabinet terakhir, terlihat jelas keinginannya untuk menghimpun masukan dari para mantan presiden dalam membangun bangsa. Hal ini, kata dia, bukan kali pertama disampaikan Prabowo.

“Bahwa Prabowo untuk membangun bangsa dan negara perlu masukkan, feedback dari mantan-mantan Presiden terdahulu. Di situ ada Jokowi, SBY, maupun Megawati Soekarnoputri," kata Adi.

Adi menambahkan bahwa komunikasi dan kedekatan Prabowo dengan mantan presiden, terutama Jokowi, tidak bisa serta-merta ditafsirkan sebagai bentuk dikendalikan.

“Prabowo ingin mengatakan ketika menghadap, bertemu, berkomunikasi dengan mantan presiden terdahulu itu jangan diartikan sebagai alasan untuk menyebut Prabowo diatur-atur atau diperintah oleh orang lain khususnya diatur oleh Jokowi," kata Adi.

Meski begitu, Adi mengakui bahwa sebagian publik masih memiliki persepsi adanya intervensi politik terhadap Prabowo. Oleh karena itu, ia menilai penting bagi Prabowo untuk terus meluruskan persepsi tersebut.

"Tidak benar bahwa Prabowo itu diatur dan perintah-perintah oleh orang-orang lain," pungkas analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Pemerintah Didesak Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Rabu, 02 September 2026 | 12:22

Anggaran Kementerian LH 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp2,57 Triliun

Rabu, 02 September 2026 | 12:16

Film Animasi Terlaris China All Wishes Come True Resmi Tayang di Bioskop Indonesia

Rabu, 02 September 2026 | 11:56

Mahasiswa Indonesia Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Vladivostok

Rabu, 02 September 2026 | 11:53

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Perkuat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 11:49

Siaga 98 Minta RUU Perampasan Aset Fokus pada Perampasan Tanpa Pemidanaan

Rabu, 02 September 2026 | 11:38

Prabowo Tiba di Vladivostok, Penuhi Undangan Putin Hadiri EEF ke-11

Rabu, 02 September 2026 | 11:24

Komdigi Usul Tambahan Rp3,23 Triliun, DPR Ingatkan Ini

Rabu, 02 September 2026 | 11:19

Mending Persoalkan Kasus Judol Ketimbang Ribut Pernyataan Budi Arie

Rabu, 02 September 2026 | 11:17

AHY: Posisi Boleh Berubah, Komitmen Demokrasi Harus Terjaga!

Rabu, 02 September 2026 | 10:58

Selengkapnya