Berita

Kebersamaan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono/Ist

Politik

Prabowo Tak Bisa Diatur-atur Mantan Presiden

RABU, 07 MEI 2025 | 12:49 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang membantah tudingan bahwa dirinya hanyalah "boneka" dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo dikomentari Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.

Adi menyebut gaya politik Prabowo dikenal akomodatif dan inklusif, termasuk dalam membangun kerja sama dengan rival-rival politiknya.

“Prabowo merangkul semua partai politik dan figur yang sebelumnya berseberangan. Itu menunjukkan sikap politik yang dewasa dan negarawan,” ujar Adi lewat kanal YouTube miliknya, Rabu 7 Mei 2025.


Menurutnya, dalam pidato Prabowo pada rapat kabinet terakhir, terlihat jelas keinginannya untuk menghimpun masukan dari para mantan presiden dalam membangun bangsa. Hal ini, kata dia, bukan kali pertama disampaikan Prabowo.

“Bahwa Prabowo untuk membangun bangsa dan negara perlu masukkan, feedback dari mantan-mantan Presiden terdahulu. Di situ ada Jokowi, SBY, maupun Megawati Soekarnoputri," kata Adi.

Adi menambahkan bahwa komunikasi dan kedekatan Prabowo dengan mantan presiden, terutama Jokowi, tidak bisa serta-merta ditafsirkan sebagai bentuk dikendalikan.

“Prabowo ingin mengatakan ketika menghadap, bertemu, berkomunikasi dengan mantan presiden terdahulu itu jangan diartikan sebagai alasan untuk menyebut Prabowo diatur-atur atau diperintah oleh orang lain khususnya diatur oleh Jokowi," kata Adi.

Meski begitu, Adi mengakui bahwa sebagian publik masih memiliki persepsi adanya intervensi politik terhadap Prabowo. Oleh karena itu, ia menilai penting bagi Prabowo untuk terus meluruskan persepsi tersebut.

"Tidak benar bahwa Prabowo itu diatur dan perintah-perintah oleh orang-orang lain," pungkas analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya