Berita

Government Procurement Forum and Expo (GPFE) tahun 2024 lalu/Ist

Bisnis

GPFE 2025 Siap Hadir di Yoyakarta Pertengahan Juli

SENIN, 05 MEI 2025 | 21:51 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah mempertegas langkah transformasi digital pengadaan barang dan jasa melalui peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 di awal tahun 2025.

Versi terbaru e-katalog ini hadir dengan fitur inovatif yang mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, menjadikannya tulang punggung pengadaan nasional berbasis digital.

Guna mendukung transparansi pemerintah, PT Fery Agung Corindotama (Feraco) menggelar The 10th Government Procurement Forum and Expo (GPFE) 2025 di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta pada 23 sampai 25 Juli 2025.


Agenda ini menjadi platform strategis optimalisasi belanja negara serta peluang besar bagi penyedia business to government ( B2G) dalam memperluas bisnis, terutama bagi perusahaan dalam negeri dan perusahaan yang memiliki produk ber-TKDN.

GPFE 2025 akan  menghadirkan zona khusus inovasi UMK dan start-up yang dapat ikut mempromosikan produk barang/jasa terbaiknya kepada Kementerian/Lembaga.

“Acara ini kami rancang untuk menjadi ruang sinergi kuat antara pelaku usaha dan pemerintah. Kami ingin menghadirkan inovasi dan teknologi terkini untuk mendorong percepatan pembangunan nasional lewat pengadaan barang/jasa efisien, efektif, dan akuntabel," kata Ketua Penyelenggara GPFE 2025, Moch Ruslim, Senin, 5 Mei 2025.

Pameran ini akan dihadiri pejabat dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, RSU/RSUD, hingga perguruan tinggi dan asosiasi pengadaan seluruh Indonesia.

Di tahun ke-10, GPFE terus menarik lebih dari 2.800 peserta setiap tahunnya, mendukung digitalisasi pengadaan serta peralihan penggunaan e-katalog ke versi 6 untuk produk/jasa penyedia.

Sesi peningkatan kapasitas pengadaan barang/jasa pemerintah ini akan menghadirkan 26 pembicara ahli, termasuk Kepala LKPP 2022-2027, Hendrar Prihadi dan praktisi pengadaan barang/jasa senior lainnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya