Berita

PM Yaman yang mengundurkan diri Ahmed Bin Mubarak/Net

Dunia

Yaman Angkat Menkeu Jadi PM Baru, Akhiri Kepemimpinan Bin Mubarak

MINGGU, 04 MEI 2025 | 10:42 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional secara resmi menunjuk Menteri Keuangan Salem bin Buraik sebagai Perdana Menteri baru.

Penunjukkan itu dilakukan setelah pengunduran diri PM Ahmed Bin Mubarak yang mengundurkan diri  pada Sabtu, 3 Mei 2025. 

Selama berbulan-bulan Bin Mubarak berselisih dengan Alimi terkait kontrol kekuasaan. Dalam surat pengunduran dirinya yang diposting di platform X, Bin Mubarak menyebut dirinya tidak mampu sepenuhnya menjalankan kewenangan konstitusional.


“Saya tidak dapat menggunakan kewenangan konstitusional saya dan mengambil keputusan yang diperlukan untuk mereformasi lembaga pemerintah atau menerapkan perubahan pemerintahan yang sah," cuitnya, seperti dimuat New Arab.

Meski demikian, ia juga menekankan sejumlah pencapaiannya, termasuk reformasi fiskal dan gerakan antikorupsi yang sempat mengguncang kementerian, termasuk pertahanan.

Menurut analis politik Yaman, Albasha, penunjukan Bin Buraik dipandang strategis guna mempertahankan dukungan Arab Saudi.

“Dia didukung oleh politisi Yaman yang berpihak pada UEA dan memiliki hubungan kuat dengan pejabat Saudi. Ini akan krusial untuk mengamankan dukungan Riyadh dan memulihkan kohesi pemerintah," paparnya.

Langkah ini muncul di tengah situasi geopolitik yang semakin panas, terutama dengan keterlibatan kelompok Houthi yang didukung Iran dalam serangan terhadap Israel dan kapal-kapal di Laut Merah sebagai bentuk solidaritas atas perang Gaza.

Sejak konflik Gaza meletus pada Oktober 2023, Houthi telah berulang kali meluncurkan rudal dan drone, sementara tekanan AS semakin meningkat, termasuk melalui kampanye udara terhadap posisi-posisi Houthi di Yaman.

Di dalam negeri, Yaman terus menghadapi dampak perang yang telah berlangsung selama satu dekade, dengan ratusan ribu korban jiwa dan krisis kemanusiaan akut. 

Meski pertempuran mereda sejak gencatan senjata yang dimediasi PBB pada 2022, ketidakstabilan politik tetap menghantui, terutama di wilayah selatan seperti Suweida, dan dalam skenario pasca-Assad yang bergejolak di Suriah serta ketegangan yang terus memanas dengan Iran.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

UPDATE

Prabowo Desak Bos Batu Bara dan Sawit Dahulukan Pasar Domestik

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Polisi Harus Ungkap Pelaku Serangan Brutal terhadap Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Aparat Diminta Gercep Usut Penyiraman Air Keras terhadap Pembela HAM

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Prabowo Ingatkan Pejabat: Open House Lebaran Jangan Terlalu Mewah

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Bahlil Tepis Isu Batu Bara PLTU Menipis, Stok Rata-rata Masih 14 Hari

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:38

Purbaya Lapor Prabowo Banyak Ekonom Aneh yang Sebut RI Resesi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:32

Kekerasan Terhadap Pembela HAM Ancaman Nyata bagi Demokrasi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:12

Setengah Penduduk RI Diperkirakan Mudik Lebaran 2026

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:07

Mentan: Cadangan Beras Hampir Lima Juta Ton, Cukup Hingga Akhir Tahun

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:48

Komisi III DPR Minta Dalang Penyerangan Air Keras Aktivis KontraS Dibongkar

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya