Berita

Analis komunikasi politik, Hendri Satrio/Istimewa

Politik

Ketika Reshuffle Kabinet di Depan Mata, Tiga Partai Ini Langsung Cari Selamat

MINGGU, 04 MEI 2025 | 00:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Deklarasi dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, hingga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada Presiden Prabowo Subianto untuk Pilpres 2029 menjadi penanda bahwa reshuffle kabinet sudah dekat.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyebut, dukungan tersebut bukan sekadar ekspresi loyalitas, melainkan strategi politik pragmatis untuk mengamankan kursi di kabinet.

"Ini strategi klasik. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah sekutu yang loyal, dan dukungan yang dikeluarkan para partai besar ini sudah jelas bahwa reshuffle sebentar lagi akan berlangsung," kata sosok yang akrab disapa Hensat ini kepada wartawan, Sabtu 3 Mei 2025. 


Hensat menambahkan, deklarasi dari sejumlah parpol koalisi pemerintah tersebut juga bisa diartikan sedang menunjukkan adanya "kegaduhan politik" di internal mereka.

"Ini terlihat seperti mereka tahu kalau enggak gerak cepat, bisa kehilangan slot di kabinet," kata founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini. 

Hensat juga menilai, waktu deklarasi ketiga partai tersebut terlalu dini untuk konteks Pilpres 2029. Padahal, partai-partai besar seperti Golkar, PAN, dan PKS seharusnya memanfaatkan penghapusan presidential threshold menjadi 0 persen untuk lebih berani mengusung ketua umum mereka sebagai calon presiden, bukan fokus mempertahankan posisi di kabinet.

"Pilpres 2029 masih jauh, dan dengan presidential threshold nol persen, partai-partai besar ini seharusnya punya nyali buat mencalonkan ketum mereka," papar Hensat

Lebih lanjut, Hensat berpandangan bahwa deklarasi yang terlalu dini bisa memunculkan persepsi bahwa partai-partai ini kurang memiliki visi jangka panjang.

"Kalau fokusnya hanya mempertahankan kursi, bisa-bisa kehilangan momentum pada saat Pilpres 2029 nanti, terlebih lagi publik saat ini semakin kritis," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya