Berita

Ilustrasi Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga/RMOL

Politik

Polemik Jabatan Letjen Kunto Arief, Pengamat: Jokowi Masih Kuat di Tubuh TNI

SABTU, 03 MEI 2025 | 10:09 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keputusan terkait jabatan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, anak Jenderal purnawirawan Try Sutrisno, menuai spekulasi politik. 

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto baru-baru ini membatalkan mutasi Kunto Arief dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogabwilhan menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengungkapkan bahwa belum pernah terdengar keputusan Panglima TNI dianulir dalam waktu singkat.


“Perubahan itu tentu mengagetkan, karena tak lazim terjadi di TNI. Umumnya keputusan di TNI sudah melalui pertimbangan sangat matang, dan karenanya belum pernah terdengar keputusan Panglima TNI dianulir dalam waktu singkat,” ujar Jamiluddin Ritonga kepada wartawan, Sabtu 3 Mei 2025. 

Oleh karena itu, Jamiluddin menilai wajar apabila perubahan keputusan itu menimbulkan spekulasi. Kesannya, perubahan keputusan itu diambil tergesa-gesa dan bernuansa politis.

Menurutnya, nuansa politis itu mengemuka karena pengganti Kunto Arief awalnya orang dekat mantan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

“Hal ini memunculkan spekulasi Jokowi masih kuat di tubuh TNI,” kata Jamiluddin. 

Selain itu, pergantian Kunto Arief juga berdekatan dengan munculnya tuntutan purnawirawan jenderal, yang salah satunya meminta wapres Gibran Rakabuming dicopot. Ketepatan salah satu jenderal yang menyetujui wapres Giran dicopot adalah ayahanda Kunto Arief, Tri Sutrisno.

Dekatnya waktu peristiwa politik itu dengan keluarnya penggantian jabatan Kunto Arief menguatkan spekulasi keputusan itu sangat politis. 

“Begitu juga dekatnya waktu pergantian dengan menganulir jabatan Kunto Arief menambah kuatnya adanya pertimbangan politis,” kata Jamiluddin. 

Jamiluddin menduga, ada kemungkinan, dianulirnya pergantian Kunto Arief karena Presiden Prabowo Subianto tak merestuinya. Bisa jadi, Prabowo yang meminta langsung ke Panglima TNI agar jabatan Kunto Arief dikembalikan.

Menurutnya, kemungkinan itu sangat besar, karena Presiden sebagai Panglima Tertinggi yang dapat menganulir keputusan Panglima. Selain Presiden tentu tak ada yang bisa menghentikan, apalagi menganulir keputusan Panglima TNI.

Dengan demikian, kata Jamiluddin, secara politis Presiden tampaknya tak menginginkan pergantian tersebut. Presiden tetap menginginkan Kunto Arief tetap pada jabatannya.

“Kalau hal itu benar, berarti Prabowo tetap kuat di TNI. Tidak ada sosok lain yang cawe-cawe lebih kuat daripada Prabowo. Hal ini tentu melegakan karena Prabowo sudah menunjukkan sebagai presiden sesungguhnya. Sikap dan ketegasan seperti ini memang yang diinginkan rakyat dari Prabowo,” pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya