Berita

Bank Dunia/Net

Bisnis

Ramalan Bank Dunia: Pendapatan Indonesia Terjun Bebas, Utang Membengkak

JUMAT, 02 MEI 2025 | 16:06 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kondisi fiskal Indonesia diproyeksikan menghadapi tekanan berat pada tahun ini dengan penurunan rasio penerimaan negara dan meningkatnya beban utang.

Dalam laporan Macro Poverty Outlook yang dirilis pada 4 April 2025, Bank Dunia bahkan menyebut rasio penerimaan Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2024 menjadi yang paling rendah di antara negara berpendapatan menengah.

"Rasio penerimaan Indonesia terhadap PDB pada 2024 sebesar 12,7 persen merupakan yang terendah di antara negara-negara berpendapatan menengah," tulis Bank Dunia, dikutip Jumat, 2 Mei 2025.


Penurunan kinerja penerimaan tersebut sebagian besar disebabkan oleh tidak tercapainya target penerimaan pajak. Bank Dunia mencatat, sekitar 6,4 persen dari PDB potensi penerimaan pajak Indonesia gagal terkumpul sepanjang tahun lalu.

Ke depan, Bank Dunia memperkirakan rasio penerimaan Indonesia akan merosot lebih dalam lagi menjadi 11,9 persen terhadap PDB pada 2025. Angka ini berada di bawah target 12,3 persen yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025. 

Lembaga internasional itu baru memperkirakan pemulihan rasio penerimaan menjadi 12,3 persen pada 2026, dan naik tipis menjadi 12,4 persen pada 2027.

Di sisi lain, rasio utang Indonesia juga diperkirakan akan mengalami peningkatan. Menurut proyeksi Bank Dunia, rasio utang akan naik dari 39,2 persen terhadap PDB pada 2024 menjadi 40,1 persen tahun ini. 

Tren kenaikan ini diprediksi berlanjut hingga mencapai 40,8 persen pada 2026 dan 41,4 persen pada 2027.

Sementara itu, pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menargetkan rasio utang di angka 39,15 persen terhadap PDB pada 2025. 

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menjaga rasio utang di bawah 40 persen hingga 2029, yakni di kisaran 39,01 hingga 39,10 persen.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya