Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

S&P Sebut Korporasi Indonesia Kini Lebih Tangguh Hadapi Krisis

JUMAT, 02 MEI 2025 | 12:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perusahaan-perusahaan di Indonesia kini berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat Rupiah melemah sebelumnya, berkat utang yang lebih terkontrol dan penurunan nilai Rupiah yang lebih lambat, menurut  S&P Global Ratings.

Xavier Jean, direktur senior S&P di Singapura, mengatakan sektor korporasi Indonesia dalam kondisi yang solid. 

"Kami percaya sektor korporasi Indonesia lebih tangguh menghadapi pelemahan Rupiah dibandingkan sebelumnya," katanya, dikutip dari Bloomberg, Jumat 2 Mei 2025.


Jean menambahkan bahwa penggunaan utang telah menurun sejak puncaknya saat pandemi Covid-19. 

"Saat ini, pembiayaan dalam mata uang Rupiah lebih banyak digunakan, karena perusahaan memanfaatkan suku bunga bank yang lebih rendah untuk membayar utang dalam mata uang lokal," ujarnya.

Perhatian kini kembali tertuju pada sektor korporasi Indonesia setelah Rupiah mencapai titik terendah sepanjang sejarah bulan lalu. Hal ini mengingatkan pada krisis finansial Asia, ketika pelemahan Rupiah yang tajam membuat banyak perusahaan kesulitan membayar utang. 

Namun, menurut S&P, pelemahan Rupiah kali ini lebih lambat. Bahkan, penurunan nilai sebesar 5 persen lagi dalam satu setengah tahun ke depan diperkirakan tidak akan menyebabkan gangguan sebesar dulu.

“Kami tidak melihat pelemahan Rupiah sebagai faktor utama yang memengaruhi peringkat kredit perusahaan-perusahaan yang kami nilai saat ini,” kata Jean.

Jean juga menjelaskan bahwa perusahaan, konsumen, dan investor, kini mulai terbiasa dengan kondisi pelemahan Rupiah yang berlangsung perlahan, tanpa ada kepanikan atau reaksi pasar yang berlebihan.

Namun, ada beberapa perusahaan Indonesia yang masih rentan terhadap fluktuasi Rupiah, terutama yang memiliki utang dalam Dolar yang jatuh tempo dan sangat bergantung pada impor. 

Sektor-sektor yang termasuk dalam kategori ini adalah properti, maskapai penerbangan, dan industri yang membutuhkan energi tinggi dan menjual produknya di pasar domestik.

Meski demikian, pelemahan Rupiah yang terjadi secara bertahap memberi waktu bagi perusahaan untuk menyesuaikan biaya operasional, harga jual, dan memungkinkan pelanggan untuk menyesuaikan diri dengan kenaikan harga.

Penerbitan obligasi dalam dolar AS hanya sedikit lebih dari 2,3 miliar Dolar AS pada tahun lalu, dan masih lesu setelah mencapai titik terendah sejak krisis keuangan global 2008 pada 2023. Sementara itu, jumlah peminjam yang menggalang dana melalui obligasi domestik meningkat menjadi Rp143 triliun pada tahun 2024, naik dari kurang dari Rp90 triliun pada tahun 2020.

“Meski penerbitan obligasi dalam Dolar AS melambat, likuiditas dan biaya pendanaan di sistem perbankan domestik telah membaik secara signifikan sejak 2022, mengurangi risiko likuiditas dan pembiayaan ulang,” kata Jean.

“Perusahaan yang masih menggunakan pendanaan dalam dolar kini juga semakin umum menggunakan lindung nilai mata uang (currency hedging),” tambahnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya