Berita

TB Hasanuddin/ist

Politik

Komisi I DPR: Situasi di Papua Tidak Boleh Dibiarkan Berlarut-Larut

JUMAT, 02 MEI 2025 | 09:07 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR RI menyoroti kondisi keamanan dan sosial yang terus memburuk di Papua. 

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan situasi ini terus berlarut-larut karena dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya menegaskan, jangan biarkan situasi di Papua terus berlarut-larut. Pemerintah harus mengambil langkah nyata dan menyeluruh,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat 2 Mei 2025. 


Menurutnya, pendekatan penyelesaian konflik di Papua tidak cukup hanya mengandalkan kehadiran aparat keamanan seperti TNI dan Polri. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat, termasuk kementerian terkait dan lembaga-lembaga negara lainnya.

“Masalah Papua sangat kompleks dan harus diselesaikan dari akarnya, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, hingga keadilan sosial. Semua kementerian dan komponen bangsa harus turun tangan bersama-sama,” jelasnya.

Lebih jauh, Politikus Senior PDIP ini juga mengingatkan bahwa sikap abai terhadap konflik berkepanjangan ini dapat menimbulkan konsekuensi serius.

“Kalau pemerintah terus abai, bukan tidak mungkin di masa depan Papua akan lepas dari NKRI. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya