Berita

Presiden Prabowo Subianto/Ist

Politik

Prabowo Didorong Segera Reshuffle Kabinet Usai Hasan Nasbi Mundur

KAMIS, 01 MEI 2025 | 16:16 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Presiden Prabowo Subianto diminta untuk segera melakukan perombakan kabinet. Dorongan ini disampaikan menyusul mundurnya Juru Bicara Presiden, Hasan Nasbi, serta melemahnya kondisi perekonomian nasional yang dinilai mengkhawatirkan. 

Pengamat politik sekaligus pendiri Forum Intelektual Muda, Muhammad Sutisna menilai, sejumlah menteri dan pejabat negara yang ditunjuk Prabowo belum menunjukkan performa optimal. 

Menurutnya, lemahnya kepemimpinan di sektor-sektor strategis berdampak langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.


“Ketika ekonomi kita melemah, dampaknya adalah meningkatnya kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja, dan gelombang PHK di berbagai sektor,” ujar Sutisna dalam keterangannya, Kamis, 1 Mei 2025.

Ia mencontohkan Hasan Nasbi, yang secara terbuka mengakui kekurangmampuannya selama menjabat sebagai juru bicara. Meski dinilai sebagai sikap gentleman, Sutisna menyebut hal tersebut berpotensi mencoreng citra Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang selektif dalam memilih pembantu-pembantunya.

“Padahal publik tahu bahwa Prabowo selama ini dikenal mempertimbangkan rekam jejak dan meritokrasi dalam menentukan pejabat negara,” ujarnya.

Sutisna juga menyoroti kebijakan di sektor ekonomi, terutama kebijakan impor yang dinilainya merugikan industri lokal. Ia menyinggung kebijakan Menteri Perdagangan Budi Santoso yang membuka keran impor produk China, yang menurutnya menjadi salah satu pemicu ambruknya sejumlah industri dalam negeri, termasuk PT Sritex yang dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang.

“Kebijakan ini jelas membuat produk lokal kalah bersaing. Permendag Nomor 8 Tahun 2024 menjadi bukti konkret kebijakan yang tidak berpihak pada industri dalam negeri,” bebernya.

Ia menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap sektor usaha kecil dan menengah (UMKM), serta perlunya pengendalian masuknya barang impor lewat platform e-commerce asing seperti Temu.

“Masalah ini berdampak pula pada menurunnya neraca perdagangan kita,” ujar dia.

Melihat sejumlah masalah tersebut, Sutisna mendorong Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi dan mengganti menteri yang dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Ia bahkan merekomendasikan nama Harvick Hasnul Qolbi, mantan Wakil Menteri Pertanian, sebagai sosok yang layak dipertimbangkan.

“Pak Harvick terbukti berani menolak impor beras saat menjabat Wamentan. Itu langkah yang berhasil,” ucapnya.

Diketahui, ekonomi Indonesia dalam setahun terakhir mengalami pelemahan. Faktor internal seperti inflasi tinggi, defisit anggaran, serta rendahnya produktivitas dan kualitas sumber daya manusia turut memperburuk situasi. Di sisi lain, krisis global dan ketidakstabilan politik menjadi faktor eksternal yang memperberat tantangan ekonomi nasional.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya