Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Kemenkeu Bantah Motor dan Batu Bara Masuk Barang Kena Cukai

KAMIS, 01 MEI 2025 | 14:12 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menepis kabar yang menyebutkan sepeda motor dan batu bara akan dikenai pungutan cukai. 

Dirjen Bea Cukai, Askolani, menegaskan bahwa informasi tersebut hanya berasal dari kajian internal yang belum tentu diimplementasikan.

"Jadi mohon dipahami yang menulis kita akan mengenakan cukai sepeda motor dan batu bara, itu kami sampaikan tidak ada. Tidak ada implementasi, masih jauh sekali," ujarnya dalam konferensi APBN KiTa dikutip Kamis 1 Mei 2025.


Ia menjelaskan, DJBC secara rutin memang melakukan kajian terhadap sejumlah barang yang berpotensi dikenakan cukai. Namun, kajian tersebut bersifat dinamis dan belum tentu berujung pada kebijakan.

"Kami setiap tahun topik (kajian) bisa ganti-ganti. Teman-teman tahun lalu membaca kajian mengenai cukai, kemudian seolah-olah itu akan dikenakan, confirmed kami tegaskan," jelasnya.

Askolani menambahkan, bila pemerintah memang berencana memperluas barang kena cukai, maka prosesnya akan dilakukan secara terbuka, termasuk melalui pembahasan bersama DPR dalam kerangka APBN.

"Kajian sifatnya internal dan bukan untuk dipublikasi dan bukan juga untuk pengambilan kebijakan. Kalaupun ekstensifikasi cukai sesuai UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan), maka akan disampaikan pembahasan UU APBN tiap tahun secara transparan," tegasnya.

Sebelumnya, sempat mencuat kembali wacana pengenaan cukai terhadap batu bara setelah beredar kajian dari akademisi PKN STAN, Budhi Setyawan. Dalam kajian tersebut, disebutkan bahwa cukai advalorum sebesar 5 persen terhadap batu bara bisa menghasilkan penerimaan negara hingga Rp 29,4 triliun.

Meski demikian, Askolani menegaskan bahwa kajian akademis tersebut belum menjadi rujukan resmi pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Jokowi Jadikan PSI Kendaraan Politik demi Melanggengkan Dinasti

Senin, 02 Februari 2026 | 10:15

IHSG "Kebakaran", Sempat Anjlok Hingga 5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:49

Ketegangan Iran-AS Reda, Harga Minyak Turun Hampir 3 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:47

Tekanan Pasar Modal Berlanjut, IHSG Dibuka Anjlok Pagi Ini

Senin, 02 Februari 2026 | 09:37

Serang Pengungsi Gaza, Israel Harus Dikeluarkan dari Board of Peace

Senin, 02 Februari 2026 | 09:27

BPKN Soroti Risiko Goreng Saham di Tengah Lonjakan Jumlah Emiten dan Investor

Senin, 02 Februari 2026 | 09:25

Komitmen Prabowo di Sektor Pendidikan Tak Perlu Diragukan

Senin, 02 Februari 2026 | 09:14

Menjaga Polri di Bawah Presiden: Ikhtiar Kapolri Merawat Demokrasi

Senin, 02 Februari 2026 | 09:13

Emas Melandai Saat Sosok Kevin Warsh Mulai Bayangi Kebijakan The Fed

Senin, 02 Februari 2026 | 09:07

Nikkei Positif Saat Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 02 Februari 2026 | 08:49

Selengkapnya