Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Kemenkeu Bantah Motor dan Batu Bara Masuk Barang Kena Cukai

KAMIS, 01 MEI 2025 | 14:12 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menepis kabar yang menyebutkan sepeda motor dan batu bara akan dikenai pungutan cukai. 

Dirjen Bea Cukai, Askolani, menegaskan bahwa informasi tersebut hanya berasal dari kajian internal yang belum tentu diimplementasikan.

"Jadi mohon dipahami yang menulis kita akan mengenakan cukai sepeda motor dan batu bara, itu kami sampaikan tidak ada. Tidak ada implementasi, masih jauh sekali," ujarnya dalam konferensi APBN KiTa dikutip Kamis 1 Mei 2025.


Ia menjelaskan, DJBC secara rutin memang melakukan kajian terhadap sejumlah barang yang berpotensi dikenakan cukai. Namun, kajian tersebut bersifat dinamis dan belum tentu berujung pada kebijakan.

"Kami setiap tahun topik (kajian) bisa ganti-ganti. Teman-teman tahun lalu membaca kajian mengenai cukai, kemudian seolah-olah itu akan dikenakan, confirmed kami tegaskan," jelasnya.

Askolani menambahkan, bila pemerintah memang berencana memperluas barang kena cukai, maka prosesnya akan dilakukan secara terbuka, termasuk melalui pembahasan bersama DPR dalam kerangka APBN.

"Kajian sifatnya internal dan bukan untuk dipublikasi dan bukan juga untuk pengambilan kebijakan. Kalaupun ekstensifikasi cukai sesuai UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan), maka akan disampaikan pembahasan UU APBN tiap tahun secara transparan," tegasnya.

Sebelumnya, sempat mencuat kembali wacana pengenaan cukai terhadap batu bara setelah beredar kajian dari akademisi PKN STAN, Budhi Setyawan. Dalam kajian tersebut, disebutkan bahwa cukai advalorum sebesar 5 persen terhadap batu bara bisa menghasilkan penerimaan negara hingga Rp 29,4 triliun.

Meski demikian, Askolani menegaskan bahwa kajian akademis tersebut belum menjadi rujukan resmi pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya