Pemakzulan Wapres Diatur Konstitusi, Pertahankan Gibran Justru Lebih Berbahaya

Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipandang pengamat politik Rocky Gerung sebagai hal yang wajar dan sah secara konstitusi.

Menurut Rocky, justru mempertahankan Gibran di tengah ketidaksiapan menghadapi kompleksitas global jauh lebih berbahaya bagi masa depan politik Indonesia.

"Muncul isu pemakzulan wakil presiden, apakah itu salah? Ya enggak, karena ada fasilitas disediakan oleh konstitusi, disediakan oleh hukum," kata Rocky lewat kanal YouTube pribadinya, Selasa 29 April 2025.

Lanjut Rocky, yang jadi masalah adalah ketika partai politik mulai bersikap pragmatis dengan mempertahankan posisi Gibran karena takut kehilangan kekuasaan.

Apalagi Rocky menilai Gibran tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memikul tanggung jawab sebagai wakil presiden dalam situasi global yang tengah dilanda krisis dan ketegangan geopolitik. 

“Kan mulai terlihat bahwa Gibran sedang dipersiapkan, karena kalau terjadi sesuatu pada Presiden Prabowo maka Gibran yang akan mengambil alih, justru itu lebih berbahaya," tegas Rocky.

Rocky menambahkan, Gibran terlalu cepat dimasukkan ke dunia politik oleh sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi, tanpa proses pendewasaan politik yang matang.

Sosok yang akrab disapa RG itu juga mengingatkan risiko yang lebih besar kalau Gibran suatu saat harus mengambil alih kekuasaan. 

"Bayangkan Indonesia terlibat di dalam kompetisi politik global dengan Gibran sebagai pemimpin, entah secara resmi atau didorong lagi," ujar Rocky.

Dosen Ilmu Filsafat itu menekankan bahwa sorotan publik, termasuk dari mahasiswa dan purnawirawan TNI, bukanlah serangan politik. Melainkan refleksi atas kegagalan kapasitas Gibran. 

"Kapasitas Gibran yang memang belum sanggup untuk memikul beban atau memikirkan hal-hal yang rumit di dalam sistem dunia yang sedang mengalami turbulensi multidimensi hari-hari ini," pungkas Rocky.