Berita

Anggota DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia/RMOL

Politik

Legislator Golkar:

Hasan Nasbi Mundur, Komunikasi Pemerintah Harus jadi Perhatian Serius

SELASA, 29 APRIL 2025 | 15:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Golkar menilai pengunduran diri Hasan Nasbi dari jabatannya sebagai Kepala Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) murni inisiatif pribadi. 

“Ya saya tidak tahu alasan pengunduran diri saudara Hasan Nasbi itu apa persisnya. Tapi saya kira yang paling tahu itu Pak Hasan Nasbi sendiri dan kemudian keputusannya itu saya yakin juga itu diambil berdasarkan keputusan sendiri yang mandiri gitu,” kata Waketum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 29 April 2025. 

Namun demikian, Doli mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu persis apakah pengunduran diri Hasan Nasbi tersebut diterima oleh Presiden Prabowo Subianto. 


“Memang pengunduran dirinya diterima? Ini kan kita nggak tahu, ini kan pengunduran diri belum tentu diterima atau tidak sama Pak Prabowo kan,” ungkap pimpinan Komisi II DPR ini. 

Di sisi lain, Doli berharap PCO semakin baik dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Sebab, PCO merupakan penyambung lidah pemerintah, secara khusus Presiden RI. 

“Memang soal membangun komunikasi pemerintah baik ada lembaganya maupun kemudian bagaimana membangun komunikasi dengan masyarakat, harus betul-betul menjadi perhatian yang serius gitu yah,” jelasnya. 

Hasan Nasbi resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO).

Keputusan ini diumumkan langsung oleh Hasan melalui pernyataan yang terekam dalam dokumentasi Total Politik, yang merekam aktivitas terakhirnya di kantor PCO.

"Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di kantor komunikasi kepresidenan," bunyi pernyataan Hasan yang dilihat redaksi pada Selasa, 29 April 2025. 

Dalam pernyataannya, Hasan menegaskan bahwa pengunduran dirinya bukanlah keputusan yang tiba-tiba ataupun emosional, melainkan hasil pertimbangan matang atas situasi yang tidak lagi bisa ia atasi secara optimal.

"Kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi," ujar Hasan.

Hasan menyampaikan bahwa surat pengunduran dirinya telah ia tanda tangani dan kirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy pada 21 April lalu.

Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmennya terhadap kelangsungan komunikasi pemerintahan yang lebih baik.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan," tuturnya.

Hasan juga menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepercayaan yang telah diberikan selama menjabat.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai bagian dari anggota Kabinet Merah Putih. Tapi saya juga harus meminta maaf kepada beliau jika selama memberikan pelayanan, masih jauh dari apa yang beliau harapkan," kata Hasan.

Ia menyatakan siap membantu proses transisi kepemimpinan di PCO bila diperlukan dan menutup pernyataannya dengan harapan untuk tetap bisa berkontribusi meskipun dari luar lingkar kekuasaan.

"Meskipun sebagai penonton, aktivitas saya tentu tidak jauh-jauh dari dunia politik dan pemerintahan," tutup Hasan.

Ketua PCO Hasan Nasbi sebelumnya dikritik karena memberikan tanggapan yang kurang tepat terkait isu teror kepala babi yang menimpa wartawan media swasta Tempo. 

Saat itu Hasan menyarankan agar babi tersebut dimasak, menyebutnya bukan merupakan ancaman serius dan tidak bisa dianggap sebagai ancaman pembunuhan.

“Sudah, dimasak saja,” ujarnya kepada awak media usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat, 21 Maret 2025.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya