Berita

Anggota DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia/RMOL

Politik

Legislator Golkar:

Hasan Nasbi Mundur, Komunikasi Pemerintah Harus jadi Perhatian Serius

SELASA, 29 APRIL 2025 | 15:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Golkar menilai pengunduran diri Hasan Nasbi dari jabatannya sebagai Kepala Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) murni inisiatif pribadi. 

“Ya saya tidak tahu alasan pengunduran diri saudara Hasan Nasbi itu apa persisnya. Tapi saya kira yang paling tahu itu Pak Hasan Nasbi sendiri dan kemudian keputusannya itu saya yakin juga itu diambil berdasarkan keputusan sendiri yang mandiri gitu,” kata Waketum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 29 April 2025. 

Namun demikian, Doli mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu persis apakah pengunduran diri Hasan Nasbi tersebut diterima oleh Presiden Prabowo Subianto. 


“Memang pengunduran dirinya diterima? Ini kan kita nggak tahu, ini kan pengunduran diri belum tentu diterima atau tidak sama Pak Prabowo kan,” ungkap pimpinan Komisi II DPR ini. 

Di sisi lain, Doli berharap PCO semakin baik dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Sebab, PCO merupakan penyambung lidah pemerintah, secara khusus Presiden RI. 

“Memang soal membangun komunikasi pemerintah baik ada lembaganya maupun kemudian bagaimana membangun komunikasi dengan masyarakat, harus betul-betul menjadi perhatian yang serius gitu yah,” jelasnya. 

Hasan Nasbi resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO).

Keputusan ini diumumkan langsung oleh Hasan melalui pernyataan yang terekam dalam dokumentasi Total Politik, yang merekam aktivitas terakhirnya di kantor PCO.

"Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di kantor komunikasi kepresidenan," bunyi pernyataan Hasan yang dilihat redaksi pada Selasa, 29 April 2025. 

Dalam pernyataannya, Hasan menegaskan bahwa pengunduran dirinya bukanlah keputusan yang tiba-tiba ataupun emosional, melainkan hasil pertimbangan matang atas situasi yang tidak lagi bisa ia atasi secara optimal.

"Kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi," ujar Hasan.

Hasan menyampaikan bahwa surat pengunduran dirinya telah ia tanda tangani dan kirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy pada 21 April lalu.

Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmennya terhadap kelangsungan komunikasi pemerintahan yang lebih baik.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan," tuturnya.

Hasan juga menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepercayaan yang telah diberikan selama menjabat.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai bagian dari anggota Kabinet Merah Putih. Tapi saya juga harus meminta maaf kepada beliau jika selama memberikan pelayanan, masih jauh dari apa yang beliau harapkan," kata Hasan.

Ia menyatakan siap membantu proses transisi kepemimpinan di PCO bila diperlukan dan menutup pernyataannya dengan harapan untuk tetap bisa berkontribusi meskipun dari luar lingkar kekuasaan.

"Meskipun sebagai penonton, aktivitas saya tentu tidak jauh-jauh dari dunia politik dan pemerintahan," tutup Hasan.

Ketua PCO Hasan Nasbi sebelumnya dikritik karena memberikan tanggapan yang kurang tepat terkait isu teror kepala babi yang menimpa wartawan media swasta Tempo. 

Saat itu Hasan menyarankan agar babi tersebut dimasak, menyebutnya bukan merupakan ancaman serius dan tidak bisa dianggap sebagai ancaman pembunuhan.

“Sudah, dimasak saja,” ujarnya kepada awak media usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat, 21 Maret 2025.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya