Berita

Anggota DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia/RMOL

Politik

Legislator Golkar:

Hasan Nasbi Mundur, Komunikasi Pemerintah Harus jadi Perhatian Serius

SELASA, 29 APRIL 2025 | 15:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Golkar menilai pengunduran diri Hasan Nasbi dari jabatannya sebagai Kepala Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) murni inisiatif pribadi. 

“Ya saya tidak tahu alasan pengunduran diri saudara Hasan Nasbi itu apa persisnya. Tapi saya kira yang paling tahu itu Pak Hasan Nasbi sendiri dan kemudian keputusannya itu saya yakin juga itu diambil berdasarkan keputusan sendiri yang mandiri gitu,” kata Waketum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 29 April 2025. 

Namun demikian, Doli mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu persis apakah pengunduran diri Hasan Nasbi tersebut diterima oleh Presiden Prabowo Subianto. 


“Memang pengunduran dirinya diterima? Ini kan kita nggak tahu, ini kan pengunduran diri belum tentu diterima atau tidak sama Pak Prabowo kan,” ungkap pimpinan Komisi II DPR ini. 

Di sisi lain, Doli berharap PCO semakin baik dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Sebab, PCO merupakan penyambung lidah pemerintah, secara khusus Presiden RI. 

“Memang soal membangun komunikasi pemerintah baik ada lembaganya maupun kemudian bagaimana membangun komunikasi dengan masyarakat, harus betul-betul menjadi perhatian yang serius gitu yah,” jelasnya. 

Hasan Nasbi resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO).

Keputusan ini diumumkan langsung oleh Hasan melalui pernyataan yang terekam dalam dokumentasi Total Politik, yang merekam aktivitas terakhirnya di kantor PCO.

"Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di kantor komunikasi kepresidenan," bunyi pernyataan Hasan yang dilihat redaksi pada Selasa, 29 April 2025. 

Dalam pernyataannya, Hasan menegaskan bahwa pengunduran dirinya bukanlah keputusan yang tiba-tiba ataupun emosional, melainkan hasil pertimbangan matang atas situasi yang tidak lagi bisa ia atasi secara optimal.

"Kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi," ujar Hasan.

Hasan menyampaikan bahwa surat pengunduran dirinya telah ia tanda tangani dan kirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy pada 21 April lalu.

Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmennya terhadap kelangsungan komunikasi pemerintahan yang lebih baik.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan," tuturnya.

Hasan juga menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepercayaan yang telah diberikan selama menjabat.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai bagian dari anggota Kabinet Merah Putih. Tapi saya juga harus meminta maaf kepada beliau jika selama memberikan pelayanan, masih jauh dari apa yang beliau harapkan," kata Hasan.

Ia menyatakan siap membantu proses transisi kepemimpinan di PCO bila diperlukan dan menutup pernyataannya dengan harapan untuk tetap bisa berkontribusi meskipun dari luar lingkar kekuasaan.

"Meskipun sebagai penonton, aktivitas saya tentu tidak jauh-jauh dari dunia politik dan pemerintahan," tutup Hasan.

Ketua PCO Hasan Nasbi sebelumnya dikritik karena memberikan tanggapan yang kurang tepat terkait isu teror kepala babi yang menimpa wartawan media swasta Tempo. 

Saat itu Hasan menyarankan agar babi tersebut dimasak, menyebutnya bukan merupakan ancaman serius dan tidak bisa dianggap sebagai ancaman pembunuhan.

“Sudah, dimasak saja,” ujarnya kepada awak media usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat, 21 Maret 2025.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

UPDATE

Dana Otsus Hasilkan Baliem Global Training Center, Sekolah Berasrama di Jayawijaya

Rabu, 11 November 2026 | 02:00

PPSN 2026 Targetkan Satu Juta Peserta Pilah Sampah dan Pecahkan Rekor MURI

Rabu, 11 November 2026 | 01:40

Hormati Gibran Ingin Fight di PTUN, DPR Tetap Tindaklanjuti Usul Pemakzulan!

Rabu, 11 November 2026 | 01:22

Pahlawan Masa Kini, Sang Penjaga Amanah Publik

Rabu, 11 November 2026 | 01:01

Enam Kepala Daerah PDIP Pamer Capaian Pengelolaan Sampah

Rabu, 11 November 2026 | 00:45

Dua Kementerian Sewa Influencer, KPK Dalami Proyek Rp14,69 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

Rabu, 11 November 2026 | 00:25

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ini Sebabnya

Rabu, 11 November 2026 | 00:04

Isu Pemerasan Kasus Febrie Adriansyah Tidak Terbukti, Begini Kata Pakar

Selasa, 10 November 2026 | 23:46

PDIP: Pengelolaan Sampah harus jadi Gerakan Nyata!

Selasa, 10 November 2026 | 23:18

BNI Perkuat Jaringan Digital Demi Jamin Transaksi Puluhan Juta Nasabah

Selasa, 10 November 2026 | 21:51

Selengkapnya