Berita

Anggota DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia/RMOL

Politik

Legislator Golkar:

Hasan Nasbi Mundur, Komunikasi Pemerintah Harus jadi Perhatian Serius

SELASA, 29 APRIL 2025 | 15:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Golkar menilai pengunduran diri Hasan Nasbi dari jabatannya sebagai Kepala Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) murni inisiatif pribadi. 

“Ya saya tidak tahu alasan pengunduran diri saudara Hasan Nasbi itu apa persisnya. Tapi saya kira yang paling tahu itu Pak Hasan Nasbi sendiri dan kemudian keputusannya itu saya yakin juga itu diambil berdasarkan keputusan sendiri yang mandiri gitu,” kata Waketum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 29 April 2025. 

Namun demikian, Doli mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu persis apakah pengunduran diri Hasan Nasbi tersebut diterima oleh Presiden Prabowo Subianto. 


“Memang pengunduran dirinya diterima? Ini kan kita nggak tahu, ini kan pengunduran diri belum tentu diterima atau tidak sama Pak Prabowo kan,” ungkap pimpinan Komisi II DPR ini. 

Di sisi lain, Doli berharap PCO semakin baik dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Sebab, PCO merupakan penyambung lidah pemerintah, secara khusus Presiden RI. 

“Memang soal membangun komunikasi pemerintah baik ada lembaganya maupun kemudian bagaimana membangun komunikasi dengan masyarakat, harus betul-betul menjadi perhatian yang serius gitu yah,” jelasnya. 

Hasan Nasbi resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO).

Keputusan ini diumumkan langsung oleh Hasan melalui pernyataan yang terekam dalam dokumentasi Total Politik, yang merekam aktivitas terakhirnya di kantor PCO.

"Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di kantor komunikasi kepresidenan," bunyi pernyataan Hasan yang dilihat redaksi pada Selasa, 29 April 2025. 

Dalam pernyataannya, Hasan menegaskan bahwa pengunduran dirinya bukanlah keputusan yang tiba-tiba ataupun emosional, melainkan hasil pertimbangan matang atas situasi yang tidak lagi bisa ia atasi secara optimal.

"Kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi," ujar Hasan.

Hasan menyampaikan bahwa surat pengunduran dirinya telah ia tanda tangani dan kirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy pada 21 April lalu.

Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmennya terhadap kelangsungan komunikasi pemerintahan yang lebih baik.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan," tuturnya.

Hasan juga menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepercayaan yang telah diberikan selama menjabat.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai bagian dari anggota Kabinet Merah Putih. Tapi saya juga harus meminta maaf kepada beliau jika selama memberikan pelayanan, masih jauh dari apa yang beliau harapkan," kata Hasan.

Ia menyatakan siap membantu proses transisi kepemimpinan di PCO bila diperlukan dan menutup pernyataannya dengan harapan untuk tetap bisa berkontribusi meskipun dari luar lingkar kekuasaan.

"Meskipun sebagai penonton, aktivitas saya tentu tidak jauh-jauh dari dunia politik dan pemerintahan," tutup Hasan.

Ketua PCO Hasan Nasbi sebelumnya dikritik karena memberikan tanggapan yang kurang tepat terkait isu teror kepala babi yang menimpa wartawan media swasta Tempo. 

Saat itu Hasan menyarankan agar babi tersebut dimasak, menyebutnya bukan merupakan ancaman serius dan tidak bisa dianggap sebagai ancaman pembunuhan.

“Sudah, dimasak saja,” ujarnya kepada awak media usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat, 21 Maret 2025.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya