Upaya Prabowo Wujudkan Ekonomi Kerakyatan Terganjal Pola Teknokratis Lama

Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan perombakan besar terhadap struktur ekonomi Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kerakyatan yang diusungnya.

Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan, meskipun statistik ekonomi Indonesia saat ini masih menunjukkan angka yang relatif baik dibandingkan negara lain, terdapat masalah struktural yang belum diselesaikan. 

Ia menyoroti ketergantungan Indonesia pada utang dan jual beli surat berharga berbasis sumber daya alam, tanpa pengelolaan optimal untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi.

"Presiden Prabowo hari-hari ini harus melakukan semacam overhaul yang memungkinkan orang percaya ideologi Presiden Prabowo di bidang ekonomi adalah kerakyatan," kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Selasa 29 April 2025.

Ia juga mengingatkan bahwa dinamika global, seperti meningkatnya proteksionisme akibat perang dagang dan kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah Donald Trump, akan menambah tantangan bagi Indonesia.

Lebih lanjut, Rocky menilai upaya Prabowo tersebut bisa terhambat oleh komposisi kabinet Merah Putih yang cenderung teknokratis dan pragmatis. 

"Paradigma harus berubah dan impactnya adalah sistem atau pembagian kerja dalam kabinet harus juga berubah," tegas Rocky.

Ia juga mendorong Presiden Prabowo untuk membatalkan proyek-proyek boros anggaran dari pemerintahan sebelumnya dan memperketat pengawasan terhadap kebocoran pajak, demi memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis kepentingan rakyat.

"Presiden Prabowo punya ide tentang kerakyatan tetapi teknokratisnya itu datang dengan prinsip-prinsip yang masih pragmatis atau masih bekerja dengan sistem yang lama," pungkasnya.