Berita

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka/Istimewa

Politik

Belum Pernah Ada Sejarah Wapres RI Dipaksa Turun

SENIN, 28 APRIL 2025 | 14:52 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

RMOL.  Desakan dari para Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, segera diganti, disorot aktivis senior Arief Poyuono.

"Dalam sejarah Indonesia belum ada Wapres dipaksa turun atau di-Impeachment," kata Arief seperti dikutip redaksi melalui akun X pribadinya, Senin 28 April 2025.

Arief Poyuono menegaskan, justru sejumlah Presiden RI yang pernah mengalami tekanan politik hingga harus turun dari jabatannya.


"Justru yang ada dua Wapres yang menggantikan Presiden RI," ujar Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN itu.

Sosok tersebut adalah BJ Habibie yang menjadi Presiden ke-3 RI menggantikan Soeharto, dan Megawati Soekarnoputri yang menjadi Presiden ke-5 RI menggantikan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Hingga kini, lanjut Arief, belum ada cerita di mana Wakil Presiden Indonesia menghadapi tekanan serupa yang berujung pada pemakzulan. Jika ini terjadi pada Gibran maka ini adalah kali perdana Wapres dilengserkan.

Forum Purnawirawan Prajurit TNI sebelumnya mengeluarkan delapan tuntutan yang dilayangkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Delapan poin itu ditandatangani oleh mantan Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Pada poin kedelapan, Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR dengan dalih keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya