Berita

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka/Istimewa

Politik

Belum Pernah Ada Sejarah Wapres RI Dipaksa Turun

SENIN, 28 APRIL 2025 | 14:52 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

RMOL.  Desakan dari para Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, segera diganti, disorot aktivis senior Arief Poyuono.

"Dalam sejarah Indonesia belum ada Wapres dipaksa turun atau di-Impeachment," kata Arief seperti dikutip redaksi melalui akun X pribadinya, Senin 28 April 2025.

Arief Poyuono menegaskan, justru sejumlah Presiden RI yang pernah mengalami tekanan politik hingga harus turun dari jabatannya.


"Justru yang ada dua Wapres yang menggantikan Presiden RI," ujar Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN itu.

Sosok tersebut adalah BJ Habibie yang menjadi Presiden ke-3 RI menggantikan Soeharto, dan Megawati Soekarnoputri yang menjadi Presiden ke-5 RI menggantikan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Hingga kini, lanjut Arief, belum ada cerita di mana Wakil Presiden Indonesia menghadapi tekanan serupa yang berujung pada pemakzulan. Jika ini terjadi pada Gibran maka ini adalah kali perdana Wapres dilengserkan.

Forum Purnawirawan Prajurit TNI sebelumnya mengeluarkan delapan tuntutan yang dilayangkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Delapan poin itu ditandatangani oleh mantan Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Pada poin kedelapan, Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR dengan dalih keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya