Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Kritikan AS Terhadap QRIS Bukti Indonesia Punya Kekuatan Ekonomi yang Besar

SENIN, 28 APRIL 2025 | 11:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kritikan pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Indonesia dianggap menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kekuatan ekonomi yang besar.

Menurut pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, transaksi yang terjadi di Indonesia dengan mudah terdata berkat digitalisasi keuangan melalui QRIS.

"Kritik AS atas penerapan QRIS di sisi lain bisa dilihat dari kacamata positif. Indonesia terbukti memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Inilah yang kemudian memperlihatkan potensi pasar sekaligus kekuatan digital Indonesia," kata Wildan kepada RMOL, Senin, 28 April 2025.


Wildan menilai, kritik yang disampaikan AS bisa dijadikan senjata dalam negosiasi tarif resiprokal. Pemerintah Indonesia tetap memperbolehkan sistem transaksi keuangan asal AS digunakan di Indonesia dengan syarat tidak mengusik penggunaan QRIS.

Sebagai negara yang berhaluan ekonomi liberal kata dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini, AS seharusnya membuka ruang seluas mungkin bagi seluruh sistem transaksi keuangan digital untuk berkompetisi secara sehat.

Wildan memaparkan, QRIS sudah bisa dipakai di negara lain seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Negara-negara ASEAN merespons positif penggunaan QRIS sebagai sarana transaksi dan pemindahan dana.
"Ekonomi tumbuh lebih cepat berkat kehadiran QRIS. Jangan sampai QRIS dikebiri hanya karena mengikuti permintaan AS yang ingin mendominasi sistem transaksi di muka bumi ini," pungkas Wildan.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

PUI: Pernyataan Kapolri Bukan Ancaman Demokrasi

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:52

BI Harus Selaras Jalankan Kebijakan Kontrol DHE SDA Sesuai UUD 1945

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:34

HMI Sumut Desak Petugas Selidiki Aktivitas Gudang Gas Oplosan

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:26

Presiden Prabowo Diminta Bereskan Dalang IHSG Anjlok

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:16

Isak Tangis Keluarga Iringi Pemakaman Praka Hamid Korban Longsor Cisarua

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:54

PLN Perkuat Pengamanan Jaringan Transmisi Bireuen-Takengon

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:53

TSC Kopassus Cup 2026 Mengasah Skill dan Mental Petembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:23

RUU Paket Politik Menguap karena Himpitan Kepentingan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:45

Kuba Tuding AS Lakukan Pemerasan Global Demi Cekik Pasokan Minyak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:44

Unjuk Ketangkasan Menembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:20

Selengkapnya